KOTA BANDUNG,- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat menyampaikan apresiasi atas jawaban Pj Gubernur Jawa Barat terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda tentang APBD Provinsi Jawa Barat 2025.
“Tentunya Pj Gubernur Jawa Barat mempunyai niat baik dan perhatian khusus untuk permasalahan rakyat Jawa Barat yang sangat mendasar seperti kemiskinan, stunting, dan ketahanan pangan,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Bayu Satya Prawira saat menyampaikan pandangan Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Selasa (29/10).
Bayu menegaskan semua permasalahan tersebut merupakan fokus dari kerja Presiden Prabowo Subianto yang dihadapkan dengan kondisi ekonomi di Indonesia maupun di dunia yang dalam kondisi tidak sedang baik-baik saja.
“Tentunya Fraksi PDI Perjuangan akan mendukung upaya-upaya tersebut yang dilakukan oleh Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan sampai tingkat bawah,” ujarnya.
Bayu mengatakan, PDI Perjuangan ingin kembali mengingatkan dalam jawaban yang disampaikan oleh Pj Gubernur Jawa Barat tentang struktur RAPBD 2025 harus didorong untuk menyelesaikan permasalahan rakyat dengan peningkatan biaya-biaya kegiatan yang seyogianya jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya penunjang atau belanja program seyogyanya lebih besar dari pada biaya rutin pegawai.
Lalu, dalam hal penuntasan kemiskinan, stanting, pengangguran, dan ketahanan pangan, Fraksi PDI Perjuangan mendukung Pj Gubernur Jawa Barat beserta TAPD untuk menyisir kembali anggaran- anggaran di setiap OPD, untuk diarahkan pada program-program yang berdampak kepada rakyat.
“Kami berharap pembahasan RAPD 2028 meskipun dalam waktu yang cukup singkat tetap dilakukan dengan efektif, efisien dan bila diperlukan waktu khusus dalam pembahasannya sampai harus mengorbankan energi, pikiran yang luar biasa maka Fraksi PDI Perjuangan siap,” pungkasnya.
Sementara Wakil Ketua III DPRD Jawa Barat Ono Surono mendukung pernyataan Fraksi PDI Perjuangan lantaran APBD 2025 yang sangat terbatas.
“Karena keterbatasan APBD 2025 maka peruntukannya harus difokuskan pada penanganan kemiskinan, stunting, pengangguran dan ketahanan pangan karena dari berbagai macam data yang kami terima, Jawa Barat harus fokus mengalokasikan anggarannya guna mendukung program-program tersebut,” tandasnya. (*)
