KOTA BANDUNG,– Krisis pangan merupakan kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan lingkungan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
Terkait hal itu, Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman mendorong agar desa terlibat aktif dalam program kegiatan ketahanan pangan.
“Pelibatan masyarakat desa dalam program ketahanan pangan sangat dibutuhkan terlebih sejak beberapa waktu lalu ancaman resesi dan krisis pangan mulai menghantui sejumlah negara di dunia,” kata Bedi.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan peran pemerintah atau stakeholders sebagai fasilitator dalam mewujudkan ketahanan pangan desa juga sangat siginifikan.
Contohnya untuk lahan kata Bedi, Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan atau Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH).
Kemudian untuk tata kelola pendistribusian barang atau hasil produksi, imbuhnya, Pemdes dapat bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar pengelolaan pasar terkendali.
“Kemudian untuk teknologi informasi dapat bersinergi dengan Diskominfo. Dapat juga bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Jadi semakin banyak stakeholder yang bersinergi dengan Pemdes semakin cepat terwujud ketahanan pangan di desa,” ungkapnya.
Bedi mengatakan Jawa Barat merupakan daerah penyangga ibukota bisa dikatakan sebuah desa besar karena memiliki 5311 desa.
Karenanya, imbuh dia, desa memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan.
“Pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Karena membangun Indonesia substansinya adalah membangun pedesaan,” tandas dia. (adv)
