PORTALJABAR – Komisi VIII DPR RI menyerahkan sejumlah alat bantu untuk lansia di Panti Jompo Werda Wanaseraya, Denpasar, Bali. Anggota Komisi VIII DPR RI Arwan M. Aras mengatakan bahwa kunjungan yang dibarengi dengan pemberian batuan tersebut diharapkan bisa memperoleh informasi untuk bahan merumuskan kebijakan di Komisi VIII tentang standar pelayanan dan fasilitas di panti jompo dan penyandang disabilitas.
“Kunjungan Kerja spesifik ini bertujuan mendapatkan masukan mengenai permasalahan dalam pelayanan dan fasilitas panti jompo serta penyandang disabilitas di Bali. Hal ini penting, untuk dasar mengambil kebijakan (Komisi VIII DPR RI) dalam rapat-rapat dengan Kementerian Sosial atau pihak-pihak terkait lainnya,” papar Arwan dalam rilis yang diterima awak media, Rabu (8/9/2021).
Kegiatan ini merupakan rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka. Dalam Kunspek ini, Komisi VIII DPR RI meninjau Yayasan Bunga Bali Penyandang Disabilitas, Panti Werda Wanaseraya dan PUSPADI (Kelompok Disabilitas Pembuat Kaki Palsu).
Kunjungan ini juga melihat secara langsung kondisi obyektif pelayanan fasilitas panti jompo dan penyandang disabilitas di Bali, termasuk dalam membantu fasilitas isolasi bagi pasien Covid-19 di wilayah Bali. Kesejahteraan lansia menjadi perhatian Arwan, menurutnya kelompok lansia adalah kelompok rentan yang masih belum menjadi perhatian seluruh pihak, sedangkan menurut data tahun 2019 populasi lansia di Indonesia telah mencapai 10 persen dari total penduduk.
“Dengan melihat langsung kondisi lansia yang ada di panti ini, maka kami dari Komisi VIII dapat menyusun model pelayanan kesejahteraan lansia dan program perlindungan sosial untuk lansia ke depannya. Keadaan lansia harus kita perhatikan, sebab kita suatu saat akan menjadi lansia juga,” papar Arwan.
Kapoksi PDI-Perjuangan di Komisi VIII ini mengatakan lansia memiliki berbagai kerentanan dan keterbatasan, namun bantuan sosial yang diterima oleh lansia belum mampu mencukupi kebutuhan dasar mereka, termasuk kebutuhan Kesehatan. “Kebutuhan dasar lansia berupa sandang, pangan dan kesehatan harus diperhatikan. Jaminan Kesehatan Nasional perlu melindungi kelompok lansia, dan kami mendorong pengembangan fasilitas kesehatan ramah terhadap lansia,” papar Arwan.
Dia juga mengungkapkan, selama ini permasalahan yang banyak dikeluhkan lansia adalah keterbatasan dalam mengakses program-program pemerintah, karena tidak memiliki KTP dan KK. Arwan Aras berharap data kependudukan lansia diperhatikan untuk mendapatkan bantuan perlindungan sosial. Dia meminta Pemerintah memastikan lansia dapat akses Jaminan Kesehatan Nasional.
“Kami akan komunikasikan ke Ibu Menteri Sosial, bahwa kelengkapan administrasi kependudukan lansia perlu diperhatikan agar dapat mengakses bantuan sosial dari pemerintah. Kendala lainnya adalah lansia ada hambatan mobilitas untuk mengambil sendiri bantuan sosial yang ada,” ungkap legislator dapil Sulawesi Barat itu.
