KOTA BANDUNG,- Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman mengatakan inovasi dalam pemerintahan akan mendorong tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang efisien, dan tepat sasaran.
“DPRD tentu memberikan apresiasi pada stakeholders dan inovator yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui ide-ide yang luar biasa. Terlebih lagi yang tak kalah penting penerapan hak kekayaan intelektual (HAKI) pada setiap inovasi sehingga dapat menjadi stimulus dan inspirasi bagi masyarakat lain,” kata Bedi.
Bedi mengingatkan agar seluruh produk inovasi Pemerintah Provinsi disosialiasikan ke pemerintah kabupaten kota sehingga dapat bersinergi.
Selain itu, kata dia, harus disiapkan infrastruktur termasuk sumber daya bila kemudian penemuan atau inovasi tata kelola pemerintahan itu kemudian diadopsi menjadi satu kebijakan.
“Jangan sampai pemerintah kota/kabupaten terantuk-antuk mengikuti arah kebijakan Pemprov lantaran kurang sosialisasi,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Selain itu, Bedi berharap agar pemimpin daerah, baik gubernur, wali kota atau bupati mampu dan berani mengambil kebijakan atau inovasi yang kurang populer.
Karena, kata Bedi, meski kebijakan tersebut tak dirasakan langsung manfaatnya saat itu tetapi hal tersebut merupakan hal yang fundamental.
“Pemimpin juga harus berani mengambil kebijakan yang tidak populer tapi itu fundamental seperti pranata hukum, regulasi atau pengelolaan aset. Ini sangat fundamental dan harus dilakukan,” cetus politisi PDI Perjuangan ini. (adv)
