PORTALJABAR,- Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman, mengungkapkan pemekaran di Jawa Barat merupakan hal yang mendesak.
Hal ini lantaran populasi penduduk Jabar terus meningkat namun hanya memiliki 27 kabupaten/kota dan 5.312 desa.
Namun, kata Bedi, pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) tidaklah mudah.
Menurutnya, dibutuhkan pengkajian yang mendalam, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tinjauan para pakar, akademisi dan tokoh masyarakat.
“Penetapan CPDOB itu, bukan hanya menyatakan sudah layak atau belum semata, tetapi harus melalui kajian secara komprehensif yang mendalam dengan mempertimbangkan segala aspek”, kata Bedi.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan dalam merencanakan suatu daerah pemekaran atau CPDOB, ada beberapa tahapan dan kajian yang harus dilalui, mulai dari pembahasan tingkat wilayah, naik dan dibahas di tingkat Kabupaten,
Selanjutnya, dibahas di tingkat Provinsi dan DPRD Jabar, selanjutnya dikonsultasikan ke pusat ke Kemendagri. Dari Kemendagri dikonsultasikan ke DPR RI, untuk dibahas dan dikaji oleh Tim Kerja Pengkajian CPDOB.
“Setelah melalui berbagai tahapan dan proses panjang kemudian dinyatakan layak. Lalu, pihak terkait akan menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tiga tahun sebagai plt kepala daerah persiapan,” bebernya.
Bedi menilai bahwa pemekaran wilayah menjadi penting guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta menunjang pemerataan anggaran ke daerah.
“Dengan pemekaran (wilayah), pelayanan ke masyarakat semakin baik, pembangunan semakin cepat, anggaran semakin besar datang ke daerah,” pungkasnya.
Bedi menambahkan, saat ini yang masih menjadi kendala adalah belum dicabutnya penundaan sementara atau moratorium DOB oleh pemerintah pusat.
Hal ini disebabkan karena kemampuan keuangan negara yang belum memungkinkan untuk menopang seluruh operasional DOB, serta rendahnya PAD yang dihasilkan DOB.
“Pemerintah pusat harus mencabut moratorium DOB, karena sejumlah DOB di Jabar justru sukses dan mampu mandiri, salah satunya adalah Kabupaten Pangandaran,” tandasnya. (adv)
