BANDUNG,- DPRD Jawa Barat menggelar rapat paripurna dengan 3 agenda sekaligus.
Agenda pertama, penyampaian nota pengantar 5 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh Gubernur Jabar.
Kedua, penyampaian nota pengantar gubernur perihal Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jabar Tahun 2023.
Ketiga, agenda penetapan usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat.
Turut hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar.
Achmad Ru’yat menjelaskan, terkait agenda pertama yakni, penyampaian nota pengantar 5 Raperda oleh Gubernur Jabar tersebut sesuai dengan amanat Badan Musyawarah pada 7 September 2023.
Bahwa DPRD Jawa Barat telah menerima surat dari Gubernur Jabar terkait permohonan pembahasan 5 Raperda pada semester II tahun 2023.
Sementara agenda kedua yaitu, penyampaian nota pengantar gubernur perihal Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jabar Tahun 2023 ini disampaikan dalam rapat paripurna karena sebelumnya DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar telah membahas dan menetapkan APBD TA 2023.
Namun pada perkembangannya terdapat beberapa hal yang memerlukan penyesuaian dari sisi kebijakan maupun sisi substansi.
“Sehingga Pemprov Jabar memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap APBD TA 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD Jawa Barat bersama Pemprov Jabar telah menyelesaikan pembahasan dan penandatanganan RKUA-PPAS Perubahan APBD TA 2023 pada 15 September 2023,” kata Achmad Ru’yat, Bandung, Senin (18/9/2023).
Terkait penggabungan agenda kesatu dan kedua dalam rapat paripurna tersebut, tak lain demi efisiensi waktu.
Sehingga penyampaian dua agenda tersebut disampaikan secara bersamaan.
Sedangkan agenda ketiga tambah Achmad Ru’yat, agenda penetapan usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat.
Agenda tersebut disampaikan dalam rapat paripurna hari ini, karena hal tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat Badan Musyawarah 7 September 2023.
“Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Barat telah melakukan pembahasan terhadap Raperda Prakarsa DPRD tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat. Bapemperda DPRD Jawa Barat akan menyampaikan usul prakarsa DPRD. Maka dari itu, Bapemperda DPRD Jawa Barat menyampaikan usulan tersebut dalam rapat paripurna,” tambah Achmad Ru’yat.
Setelah ini, tahapan berikutnya adalah penjelasan pengusul terhadap Raperda prakarsa dimaksud yang rencananya akan disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya yakni, 22 September 2023. (*)
Discussion about this post