PORTALJABAR – Pemerintah melalui menteri keuangan ibu Sri Mulyani memberikan sinyal bahwa harga BBM jenis pertalite dan solar subsidi akan naik dalam waktu dekat. Menurut beliau, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga pertalite dan solar subsidi minggu ini, kemungkinan kenaikan harga BBM Pertalite di SPBU Pertamina masih akan berada di bawah Rp 10.000 per liter dengan range kenaikan Rp 1.000 sampai Rp 2.500 dari harga yang saat ini Rp 7.650 per liter.
HMI Cabang Bandung Melalui Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi dan Investasi, Muhammad Zeinny Mengatakan, “Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Ini akan mengakibatkan inflasi bahan pangan (volatile food), seperti per Juli 2022 yang hampir menyentuh 12 persen. Belum efek lain yang tentu saja saat inflasi tinggi, kondisi income masyarakat masih belum sepenuhnya pulih, ini berarti income riilnya akan turun. Daya beli akan mengalami penurunan yang mana pertalite banyak digunakan masyarakat lapisan bawah dan para pelaku UMKM untuk produksi mereka yang mana akan mempengaruhi biaya produksi dan akan berpengaruh kepada Inflasi tadi.” Tandasnya.
Menurut Zeinny, salah satu langkah yg diambil pemerintah selain menaikkan harga ialah Melakukan langkah filterisasi tentang siapa yang berhak menerima BBM subsidi. Untuk itu pemerintah perlu segera mengkaji dan jika diperlukan lakukan revisi pada Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. karena aturan tersebut masih terlalu umum dan belum mengatur secara detail tentang BBM Bersubsidi. Di lapangan, pembatasan bagi solar subsidi belum cukup ketat, masih banyak pihak tertentu yang mendapat manfaat juga dari Subsidi tersebut yang seharusnya tidak dapat sehingga menyebabkan salah sasaran.
Padahal kita tahu solar subsidi ini paling rawan penyimpangan dan bahkan dengan terang-terangan solar subsidi ini banyak dipakai untuk kendaraan perkebunan, pertambangan besar, yang harusnya tidak berhak, Saat ini Pertamina menggunakan aplikasi MyPertamina untuk mengontrol penyaluran BBM bersubsidi. Namun cara tersebut dirasa kurang tepat karena mempersulit masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki akses internet yang memadai.
Muhammad Zeinny juga menyotori tentang Sejumlah anggaran yang digunakan pada IKN, yang mana anggaran tersebut baiknya digunakan untuk subsidi silang terhadap masyarakat ataupun pemaksimalan program pemulihan ekonomi nasional.
Berdasarkan sejumlah informasi yang beredar, Kementerian PUPR telah menerima anggaran awal untuk pembangunan IKN yang masuk dalam pagu anggaran 2022 senilai Rp300 miliar. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya mendapatkan suntikan anggaran di luar dari pagu yang telah ditetapkan untuk APBN 2022 yaitu Rp5,1 triliun. Dengan demikian, total anggaran utnuk pembangunan IKN mencapai Rp5,4 triliun pada tahun ini.
“Jika BBM terpaksa naik pun, pemerintah perlu bijak dengan memberikan sejumlah langkah preventif awal dengan menggunakan Anggaran IKN Tersebut untuk memaksimalkan sejumlah Bantuan Sosial (Bansos) yang menyeluruh dan tepat sasaran kepada masyarakat” Tegas Muhammad Zeinny.
