PORTALJABAR, JAKARTA – Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas meminta pemerintah pusat turun tangan menangani masalah banjir Ibu Kota. Menurutnya, permasalahan banjir bukan sekadar tanggung jawab Pemprov DKI.
“(Banjir) Ini bukan hanya Pemerintah DKI aja, ada tanggung jawab dari PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), pemerintah pusat. Kan Ibu Kota,” kata Hasbiallah saat dihubungi awak media, Rabu (24/2).
Hasbiallah menyatakan penanganan banjir di Jakarta perlu koordinasi dan sinergi antara pusat, DKI, serta pemerintah daerah kota-kota penyangga Jakarta.
Ia menyoroti kinerja Kementerian PUPR mengenai pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Bogor. Menurutnya, jika pembangunan dua bendungan itu rampung, setidaknya banjir di Jakarta lebih terkendali.
“Yang menentukan jalan atau tidaknya pembangunan di Ciawi situ, bendungan yang besar itu dari pemerintah pusat, PUPR. Tapi sampai sekarang bisa dicek, jalan atau tidak,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PSI meminta Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta, Yusmada Faizal untuk memperbaiki komunikasi dengan Kementerian PUPR dalam rangka penanggulangan banjir.
Menurut Justin, beberapa tahun belakangan kerja sama antara Pemprov DKI dan Kementerian PUPR kurang lancar.
“Saya mendengar Kementerian PUPR sulit mengajak Pemprov DKI untuk berkoordinasi mengenai rencana pembangunan di Jakarta. Saya harap Pak Gubernur dan jajarannya meninggalkan ego pribadi demi kepentingan rakyat banyak,” kata Justin.
Ia mengatakan “Kementerian PUPR sedang melaksanakan beberapa proyek penanganan banjir Jakarta. Di hulu, terdapat pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi yang akan mengurangi debit air sebesar 30%.”
Sementara, di hilir ada pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong senilai Rp497,2 miliar yang mampu mengalirkan air 50m kubik /detik. Proyek Kementerian PUPR lainnya adalah pembangunan tanggul pantai dan normalisasi sungai.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyinggung tanggung jawab Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil dalam pengendalian banjir di Ibu Kota dan daerah sekitarnya.
Menurut Riza, Sofyan seharusnya memimpin penanganan banjir seperti tertuang dalam Perpres Nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.
Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Teuku Taufiqulhadi mengatakan pihaknya tak masalah menjadi koordinator penanganan banjir di Jabodetabek. Namun, ia khawatir pemerintah daerah tak memiliki pekerjaan apabila penanganan banjir sepenuhnya diambil alih ATR/BPN.
