PORTALJABAR,- Politisi PDI Perjuangan Abdy Yuhana berpandangan optimis terhadap amandemen yang sedianya akan segera digelar oleh MPR RI.
Menurutnya,penyempurnaan konstitusi justru menemukan momentum yang tepat untuk diadakan.
“Amandemen konstitusi adalah “business as usual” atau biasa terjadi di negara-negara yang telah matang dalam bernegara dan berdemokrasi, sepanjang semua aturan mainnya berjalan dengan transparan dan “bersih”,’ kata anggota Komisi III DPRD Jabar ini saat menjadi pembicara kunci webinar Amandemen ke5 UUD45 yang diinisiasi oleh Kaukus Kebangsaan dan Fokus Wacana UI, Senin(16/8).
Ia mengungkapkan seluruh anggota MPR RI yang bersidang terjamin komitmennya untuk mendahulukan kepentingan nasional (national-interest) diatas kepentingan pribadi, partai, dan kelompok.
Pembicara lainnya, Dr Hadijoyo Nitimihardjo mengungkapkan amandemen lebih banyak “mudharatnya” ketimbang manfaatnya.
Hal itu diperkuat oleh pembicara lain yang melihat bahwa amandemen hanya layak dilakukan oleh “wakil rakyat” dengan bobot dan kualitas yang mumpuni, ber-integritas, dan memiliki “high-trust public”.
“Tanpa kualifikasi itu, maka amandemen ibarat “membeli kucing dalam karung”,” kata dia dalam seminar bertema Amandemen kelima UUD 45: Perspektif Demokrasi Konstitusional.
Pandangan lain yang berkembang dalam webinar yang diadakan oleh Kaukus Kebangsaan dan FW UI tersebut adalah pesan yang kuat bahwa jangan sampai amandemen membuka “kotak Pandora” yang dampak politis dan ekonominya melebar kemana-mana.
Selain itu, narasumber lainnya Dr. Reza Haryadi, menekankan pentingnya penataan sistem presidential yang relevan dengan corak dasar konstitusi kita.
“Disamping penataan sistem hukum dan tatakelola pemerintahan agar konsisten untuk menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum,” bebernya.
Riano Oscha, Koord Kaukus Kebangsaan, mengatakan bahwa kegiatan webinar dengan tema besar Amandemen akan diadakan lagi hingga tiga seri.
Diskusi dihadiri berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, aktivis, politisi, akademisi dan professional.
Acara dibuka oleh Bob Randilawe (co-founder Fokus Wacana UI yang juga mantan Tenaga Ahli BPIP), dan bertindak selaku Moderator, DP Yoedha (FW UI/Kaukus Kebangsaan).
Beberapa kesimpulan dalam diskusi webinar antara lain; bahwa pelaksanaan amandemen memang dimungkinkan. Sejatinya konstitusi harus dapat merespon perkembangan masyarakat dan dinamika zaman.
Selain itu, usulan Amandemen terbatas tentang masuknya GBHN atau PPHN (pokok-pokok haluan Negara) sangat diperlukan agar Indonesia memiliki pedoman mengelola bangsa dan Negara untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.
PPHN juga dapat mencegah pembangunan ekonomi menuju arah liberal (pasar bebas) dan neo-liberal (privatisasi).
Seharusnya agenda amandemen GBHN/PPHN dinyatakan secara publik mengingat nilai strategis bahkan berdimensi ideologis dan memiliki nilai historis bagi perjalanan negara-bangsa kita, hari ini dan kedepan.
Acara ditutup dengan doa bersama dan “closing statement” dari para Narsum. (*)
