PORTALJABAR,- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Abdy Yuhana mengungkapkan Pemilihan Umum 2024 akan memiliki tantangan yang kompleks. Hal ini, kata Abdy, disebabkan saat ini Indonesia berada dalam era revolusi 4.O dimana teknologi dan dunia digital berkembang sangat pesat.
“Ada 3 hal yang sangat mendominasi saat ini yakni bank data, kecerdasan buatan dan kecepatan internet. Ini akan membuat perubahan dalam penyelenggaraan Pemilu. Kalau dulu proses penyelenggaraan dilaksanakan secara manual namun tahun 2024 Pemilu bisa digitalisasi karena kemajuan teknologi yang harus kita ikuti,” kata politisi PDI Perjuangan ini saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar Jilid II Demokrasi dan Penyelenggaraan Pemilu, yang digelar Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bogor ini yang digelar secara daring, Jumat (15/10).
Terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, menurut Abdy, ada beberapa hal yang perlu dicermati di Jawa Barat. Pertama, di tahun 2022, kata dia, 3 kepala daerah yang telah memasuki masa akhir jabatan.
“Di Jawa Barat pada tahun 2022 ada 3 kepala daerah yang mengalami proses akhir masa jabatan. Kemudian tahun 2023, di Jabar ada 16 kota/kabupaten dan pilgub yang semestinya menggelar pemilu. Otomatis juga akan ada PLT Kepala daerah, karena penyelenggaraan Pilkada serentak 2024,” tutur legislator dari daerah pemilihan Sumedang - Majalengka - Subang ini.
Kemudian yang kedua, kata Abdy, di tahun 2024 Pemilihan Legislatif dan Pilpres digelar bersamaan. Belajar dari Pemilu 2019, imbuhnya, banyak penyelenggara Pemilu di sejumlah daerah meninggal dunia karena terlalu lelah.
Abdy mengingatkan agar hal ini perlu diantisipasi dan jangan sampai jatuh korban lagi.
“Kepada penyelenggara pemilu yang sudah membentuk tim seleksi harus benar-benar dipilih yang memiliki kualitas dan berintegritas,” tegas Abdy yang juga Ketua PA GMNI Provinsi Jawa Barat ini.
Lebih lanjut Abdy juga mengatakan bahwa Pemilu 2024 merupakan pertaruhan terutama dalam jabatan-jabatan strategis di Indonesia dalam konteks sirkulasi politik. Ia mengingatkan agar demokrasi Indonesia semakin maju dimana hukum dan penghargaan HAM bisa berjalan linier beriringan.
“Founding fathers kita Bung Karno sudah mengingatkan bahwa demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu harus sejalan harus sebangun. Kita berharap tujuan demokrasi Indonesia adalah proses pengisian jabatan strategis berlangsung damai dan tertib. Kemudian negara juga terus mengalami peningkatan dalam kesejahteraan rakyatnya dan demokrasi Indonesia semakin matang,” pungkasnya. (adv)
