KOTA BANDUNG,- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat menyampaikan Pandangan Umum terhadap RAPBD Jawa Barat 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jumat (25/10).
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa pokok pikiran Pandangan Umum Fraksi, diantaranya mendorong Pemprov Jawa Barat untuk melakukan upaya konkrit guna meningkatkan pendapatan daerah.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan menilai Pemprov Jabar dapat meningkatkan potensi yang dimiliki, seperti optimalisasi aset, mengoptimalkan pendapatan dari BUMD, investasi daerah, dan optimalisasi pajak daerah di luar pajak pajak kendaraan bermotor,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ineu Purwadewi Sundari usai paripurna.
Selain itu, kata Ineu, postur APBD yang efektif dan efisien terlihat dari belanja program prioritas harus lebih besar dari kegiatan penunjang.
Ineu mengatakan, belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 29,74 triliun, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
“Fraksi PDI Perjuangan menilai dalam belanja operasi dipandang masih tinggi untuk keperluan kegiatan penunjang struktur anggaran di beberapa OPD lebih besar kegiatan penunjang dari kegiatan program. Artinya belanja pegawai dan rutin jauh lebih besar daripada belanja program/kegiatan,” ungkapnya.
Menurut Ineu, Fraksi PDI Perjuangan juga menilai dalam belanja modal prioritas program untuk menangani kemiskinan, pengangguran, stunting, dan ketahanan pangan belum didukung anggaran yang cukup.
Fraksi PDI Perjuangan, imbuhnya, mengingatkan penurunan anggaran di APBD 2025 jangan sampai mengurangi program program prioritas yang bersentuhan langsung dan menyelesaikan permasalahan mendasar bagi masyarakat di Jawa Barat.
“Perlu keberanian untuk menghilangkan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan penyelesaian masalah prioritas tersebut,” ungkapnya.
Terkait dengan prioritas program, Fraksi PDI Perjuangan juga menyebut ada beberapa yang harus diberikan perhatian khusus, di antaranya kedaulatan pangan, penanggulanan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta lingkungan hidup.
“Pada prinsipnya, Fraksi PDI Perjuangan ingin penyerapan anggaran daerah lebih efektif, sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian, karena SILPA yang terlalu tinggi juga akan mempengaruhi target pendapatan untuk APBD tahun selanjutnya,” pungkas Ineu. (*)
