KOTA BANDUNG,- Provinsi Jawa Barat berada di posisi keempat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) kategori tingkat tinggi.
Hal ini terungkap dalam rilis yang dilansir Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat terkait IKP tingkat nasional, Kamis (2/2).
Sementara puncak kerawanan pemilu tertinggi adalah DKI Jakarta, kemudian Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Kalimantan Timur.
“Untuk mengukur tingkat kerawanan digunakan 4 dimensi yakni konflik sosial politik, penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi. Jabar peringkat tertingginya dari kontestasi,” kata koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyakarat (P2M) Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi.
Zaki menjelaskan, hak dipilih menyangkut soal isu perempuan sebagai calon pemimpin maupun penolakan calon pemimpin berdasarkan isu SARA.
Lalu, dari sisi kampanye adalah informasi hoaks, black campaign (kampanye hitam), penggunaan fasilitas negara, netralitas ASN, TNI dan Polri lalu soal money politik.
Untuk mengantisipasi hal itu, Bawaslu Jabar menyatakan sudah bekerjasama dengan perusahaan media sosial untuk melaporkan dan menarik unggahan dari akun yang memproduksi ujaran kebencian, isu SARA atau politik identitas.
“Secara umum kalau di Jawa Barat, yang rawan tinggi itu ada di Kabupaten bandung. Semua ada kategorisasi empat dimensi ini dan pemetaan di kaupaten/kota berbeda,” ujar Zaki.
Menurut Zaki, banyak yang memprediksi kerawanan Pemilu 2024 lebih tinggi dibanding pemilu sebelumnya.
Maka dari itu, pihaknya berusaha menganalisa dan mengantisipasi hal tersebut.
Zaki menambahkan, dinamika kontestasi politik lebih tinggi terutama soal konsekuensi keberlimpahan pengguna media sosial, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu atau partisipasi publik memberikan sikap dan tanggapan.
“Yang penting diantisipasi, pertama akan melakukan upaya take down, kerja sama dengan Kominfo dan platform medsos yang ada. Kedua penguatan literasi maysrakat. Terhadap bagaimana penggunaan medsos yang baik, bagaimana soal tahapan pemilu yang benar, pencalonan dan lainnya,” beber Zaki.
“Yang ini bagi kita bagian dari strategi mencegah terjadinya sebaran hoax dan black campaign sendiri. Kami juga sedang membentuk tim khusus, termasuk bekerjasama dengan pemuka atau organisasi agama,” tandasnya. (*)
