KABUPATEN BOGOR,- Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 di Lapangan Desa Sukajadi Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor, Rabu (1/6).
Tak hanya menggelar upacara, PDI Perjuangan Jabar juga membagikan 200 paket sembako untuk masyarakat Desa Sukajadi dan santunan untuk 100 anak yatim.
Dalam kesempatan tersebut Ono mengatakan bulan Juni ini, ingatan kita diajak mengembara pada sosok besar putra utama yang pernah dimiliki bangsa ini.
Bulan Juni ini juga memiliki arti besar bagi bangsa ini.
“Pada bulan Juni pulalah lahir seorang pejuang besar yang namanya menggetarkan langit – langit kaum penjajah dan membuat sulit tidur para penjajah itu. Bukan hanya di Indonesia saja nama ini mengetarkan bahkan sampai Asia – Afrika, nama pejuang besar ini dikenal dan menginspirasi banyak negara jajahan memerdekakan diri,” kata Ono.
Ono mengatakan bulan Juni adalah bulannya Bung Karno sang patriot putra utama yang dilahirkan dari bumi pertiwi ini.
Selain itu, kata Ono, pada bulan Juni pula kita kembali diingatkan akan sebuah peristiwa yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, yaitu pidato Ir. Soekarno yang disampaikan di hadapan sidang BPUPK pada tanggal 1 juni 1945.
“Dalam pidato tersebutlah pertama kali publik secara luas mengenal kata Pancasila setelah sebelumnya kata ini mungkin hanya dikenal dikalangan terbatas, yaitu peminat budaya dan sejarah,” tutur anggota Komisi IV DPR RI ini
Ono mengatakan, tanggal 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila.
Penetapan 1 Juni sebagai hari besar nasional, imbuh dia, merupakan langkah visioner pemerintah saat ini, tentunya layak kita berikan apresiasi setinggi-tingginya.
“Dengan begitu generasi muda saat ini mengetahui atau bahkan sebagian dari mereka tertarik menggali Pancasila lebih komprehensif, sekali lagi layak kita berikan apresiasi langkah tersebut,” ujarnya.
Ono menambahkan Diskursus Pancasila pun semakin meluas, Pancasila tidak lagi menjadi sekedar sesuatu yang harus dipelajari sejak sekolah dasar, namun hanya kulitnya.
Atau Pancasila hanya sekedar bahan hafalan dari sila kesatu sampai kelima, tanpa tahu maknanya.
“Indonesia merupakan Negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Undang-Undang Dasar kita telah juga memasukkan Pancasila sebagai dasar filosofis nya. Akan tetapi “jauh panggang dari api”, Pancasila sebagai landasan filosofis masih sebatas di ranah akademik, dalam praktek penyusunan perundang-undangan di Indonesia tidak sungguh-sungguh menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofisnya,” beber Ono.
Hal tersebut, kata Ono, merupakan pekerjaan rumah kita semua, dalam kerangka terus berupaya mengejewantahkan Pancasila menjadi benar-benar hidup dan menjadi nafas geraknya penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
Ia menambahkan, perkembangan sosial di Indonesia menunjukkan telah terjadi polarisasi yang cukup tajam, kelompok Pro Pancasila yang selama orde baru tiarap, tampaknya belum memperlihatkan gerak yang maksikal dalam mengejewantahkan Pancasila, sementara kelompok Pro
“Khilafah yang anti Pancasila, semakin berani terang-terangan melakukan propaganda mereka.
Tidak hanya secara akademik, bahkan gerak politik tersebut juga telah tampak jelas dihadapan kita semua. Apakah kita semua terus diam dan membiarkan mereka semakin besar? Atau kita tampakkan perlawanan yang nyata agar kita semua dapat hidup dengan aman, nyaman dan tenteram dibawah naungan negara yang berasaskan Pancasila, sebagaimana telah kita nikmati selama ini,” terang Ono.
Ono mengatakan, tentunya kita semua harus mulai maju menampakkan gerak nyata kita.
Pancasila, tegasnya, tidak boleh lagi menjadi jargon saja, Pancasila tak boleh lagi hanya menjadi syarat formal tanpa nilai, Pancasila harus kita dorong benar-benar menjadi nafas setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah disemua tingkatan, dan menjadi nafas penyelenggaraan negara.
Sehingga:
1. Politik identitas, tidak lagi merebak, mengganggu dan merusak sistem demokrasi yang berjalan di republik ini.
2. Krisis kebudayaan ( maraknya budaya” asing tanpa bisa dikendalikan)
3. Ekonomi, pemerataan ekonomi bagi semua masyarakat Indonesia dapat segera terwujud agar kita menjadi bangsa yang berdikari di bidang ekonomi.
4. Perang, setelah sebelumnya Pancasila ditawarkan kepada dunia, ditengah hiruk pikuk ancaman perang dunia ketiga, hendaknya pemerintah kita tetap menjalankan politik bebas aktifnya dan menyerukan perdamaian kepada semua pihak yang saat ini terlibat konflik.
“Pancasila dapat menjadi perangkat untuk menyikapi seluruh kondisi dan dperkembangan yang dihadapi Indonesia pada saat ini dan masa mendatang? Kondisi yang diinginkan oleh Pancasila, secara garis besar, adalah masyarakat, negara, dan dunia yang tanpa penindasan,” tutur Ono.
Dengan demikian, imbuh Ono, sistem ekonomi yang dicita-citakan oleh Pancasila pun sistem ekonomi yang tanpa adanya posisi yang berat sebelah antara pemodal dan pekerja.
Menurutnya, sistem politik yang dicita-citakan oleh Pancasila pun demokrasi yang menjamin adanya kesetaraan yang hakiki antara semua pihak.
“Kesetaraan dalam ekonomi dan politik seperti ini pula yang dicita-citakan dapat terjadi dalam hubungan antar bangsa dan negara di dunia,” tegas Ono.
Lebih lanjut kata Ono, kondisi yang dicita-citakan oleh Pancasila merupakan kondisi yang bertolak belakang secara mendasar dengan kondisi pada kurun waktu 1925 – 1945, yaitu kurun waktu dimana Bung karno menggali Pancasila dimana pemerintahan kolonial Belanda masih berkuasa di Nusantara, bahkan bertolak belakang dengan kondisi saat ini.
Dengan demikian, lanjutnya, Pancasila menghendaki sebuah perubahan yang revolusione
“Apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan Pancasila yang revolusioner? Bagaimana Pancasila dapat menjawab dan memberikan alternatif terhadap dinamika kondisi saat ini?,” tanya Ono.
Ono mengungkapkan apa yang ingin dicapai oleh Pancasila sesungguhnya adalah perubahan perilaku.
Menurutnya, perubahan perilaku ekonomi yang semula menindas dan mengeksploitasi menjadi perilaku ekonomi yang menghargai.
Perubahan perilaku politik yang semula memanipulasi menjadi perilaku politik yang memerdekakan.
“Lalu, bagaimana jawaban atas pertanyaan apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan Pancasila yang revolusioner? Bagaimana Pancasila dapat menjawab dan memberikan alternatif terhadap dinamika kondisi saat ini? tentunya dibutuhkan rangkaian konsep, kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjabarkan dan mengaplikasikannya,” bebernya.
Hal ini, kata Ono, tentu saja bukan hal yang mudah.
“Diperlukan kerja yang serius dan butuh waktu.Bagi kita yang tertarik untuk mulai melakukan perubahan, maka satu hal yang harus selalu digarisbawahi adalah bahwa sesuatu yang akan dilakukan tersebut harus selalu didasarkan pada kesadaran, karena tanpa adanya kesadaran maka kita hanya akan selalu mengikuti arus dan putaran yang diciptakan oleh pihak lain yang tidak ingin melihat perubahan menuju keadaan yang lebih baik,” tandasnya.
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 di Kabupaten Bogor dihadiri juga oleh anggota DPR RI Adian Napitupulu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Bogor dan Kota Bogor Bayu Syahjohan,
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan
Rudi Harsa Tanaya dan Asyanti Thalib serta Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor. (*)