KOTA BANDUNG,- Dalam pelantikan sejumlah pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di akhir Februari 2023 lalu, tercium aroma nepotisme yang cukup kuat.
Aktifis Anti Korupsi, Agus Satria, menyebut bahwa dalam pelantikan secara hybrid tersebut terungkap adanya peran penting seorang anggota Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Provinsi Jawa Barat.
“Anggota TAP ini, sebut saja berinisial J sangat vokal dalam menentukan siapa- siapa saja yang berhak diambil sumpah jabatan atau dilantik,” cetus Agus kepada awak media, Kamis 22 Juni 2023.
Sebagai contoh, imbuh dia, di lingkungan Dinas Perkebunan ada seorang oknum pejabat yang ikut dilantik lantara bermain mata dengan J.
Memang, kata Agus, oknum tersebut tidak langsung bersentuhan dengan J tetapi lewat perantara yakni M dan A.
Peran perantara ini adalah mengondisikan dan
mengawal hasil penentuan J dalam rotasi pejabat di Pemprov Jabar.
“Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan oknum yang dimaksud dengan semua inisial nama-nama yang disebutkan diatas, baik bukti percakapan berupa tangkapan layar diantara mereka maupun bukti gratifikasi berupa uang ataupun barang sampai saat ini,” tegas Agus Satria.
Jika terdapat satu alat bukti saja, ujar Agus, pihaknya akan segera melapor kepada pihak berwenang untuk segera dilakukan pengembangan penyelidikan dan dilakukan penahanan sementara terhadap oknum dan nama-nama inisial tersebut diatas.
“Kami sangat menyayangkan jika hal tersebut terjadi di lingkungan Pemprov Jabar karena mencederai visi dan misi Gubernur Ridwan Kamil dalam mewujudkan tata kelola
pemerintah yang baik (Good Governance) dan pengelolaan keuangan daerah yang pro- pembangunan infrastruktur dan manusia serta pendekatan provinsi cerdas (Smart Province) akan diterapkan untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal,” bebernya.
Agus juga menegaskan hal ini juga akan menjadi raport merah dan catatan sejarah kelam dalam masa kepemimpinan RK di periode pertama selama 5 tahun.
“Ini salah satu bukti bahwa feodalisme dan oligarki kekuasaan tidak dapat terhindarkan, sehingga sistem kinerja pegawai yang diaplikasikan dikalahkan oleh
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power),” tandasnya. (*)
