KOTA BANDUNG,- Anggota Komisi III DPRD Jabar, Muhammad Romli, mengungkap penyebab sebagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar tidak maksimal memberikan dividen bagi Pemprov Jabar.
Berdasarkan catatan Komisi III DPRD Jabar total ada 13 BUMD di Jabar, tetapi pada tahun 2023 dividen yang diberikan ke Pemprov Jabar hanya Rp 405 miliar dengan angka terbesar dari BJB yang mencapai Rp 350 miliar.
Romli mengatakan, penyebab sebagian BUMD Jabar itu tidak maksimal memberikan dividen kemungkinan dari segi manajerial tidak baik dan dari segi bisnis tidak kompetitif.
“Manajerialnya bisa saja karena kebanyakan orang dari awalnya atau juga penempatan direksi yang kurang pas dengan kompetensinya,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (10/12).
Menurutnya, penyebab tersebut harus didalami karena jika terus menerus seperti itu, maka pada akhirnya dan lama kelamaan akan menggerus perusahaan itu sendiri.
“Nanti itu ada penilaian, kalau kita sudah meminta keterangan, di situ kita juga menilai tapi harus ada tahapan-tahapan. Yang jelas kami berharap ini akan seiring sejalan dengan hadirnya gubernur baru, maka BUMD-BUMD harus bareng larinya,” kata Romli.
Hanya saja terkait kondisi ini, pihaknya melihat belum dikaji secara mendalam, sehingga pihaknya akan meminta keterangan dari Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Jabar.
“Kami sudah melakukan rapat dengan beberapa BUMD tapi belum mendalam, kita hanya mendengarkan. Maka dengan persoalan yang membelit atau hal yang lain seperti melakukan invasi bisnis, kita belum sejauh itu,” ucapnya.
Atas hal tersebut pihaknya akan memberikan masukan kepada BUMD yang belum maksimal memberikan dividen bagi Pemprov Jabar itu terutama terkait core bisnis dan plan bisnisnya yang sudah dibentuk sejak awal. (adv)
