KOTA BANDUNG,- Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Republik Indonesia melalui Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPPR), mengajak masyarakat dan elemen lainnya untuk berperan aktif dalam administrasi pertanahan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementrian Agraria dan Tata Ruang RI, Virgo Eresta Jaya mengungkapkan, ATR/BPN telah bertransformasi menuju digitalisasi, diantaranya adalah pemetaan tanah sistem digital.
Dikatakan Virgo, peta lama bidang pertanahan, kini dirubah menjadi peta digital.
“Kita harap masyarakat, ibu/bapak semua yang punya sertifikat, tolong cek di bhumi.atr/bpn.go.id. Bidang tanah saya sudah dipetakan belum? Dalam peta digital. Tolong itu dicek semua,”pinta Virgo usai membuka seminar dan diskusi nasional bertajuk Peran dan Tantangan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Terintegrasi menuju Pembangunan Agraria Berkelanjutkan tahun 2023, di InterContinental Hotel Dago Pakar Bandung, Rabu (13/9/2023).
Ia menambahkan ATR/BPN tidak bisa bekerja sendirian.
Seminar dan Diskusi nasional tersebut merupakan rangkaian dari bulan bakti Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) 2023.
Dikatakan Virgo, dengan peran aktif masyarakat melaporkan bidang tanah miliknya yang belum terdaftar atau dipetakan, dapat mempercepat target ATR/BPN dalam sertifikasi bidang tanah, yakni 120 juta hingga akhir 2024.
Virgo juga berharap, masyarakat juga dapat memasang patok di bidang tanah miliknya, agar memudahkan petugas ATR/BPN melakukan verifikasi data.
“Kalau dipatokinkan, anti cekcok, anti caplok. Dan kita bisa segera cepat 126 juta bidang tanahnya tu. Kemudian akan lebih cepat bikin RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Karena kalau semua sudah RDTR, ga ada lagi perizinan seharusnya. Semuanya otomatis, tinggal klik langsung dijawab, ok atau ga ok, semuanya online,”jelas Virgo.
Virgo juga mengakui, pesatnya teknologi saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya.
Virgo juga berharap, hasil seminar dan diskusi dapat memberikan masukan tentang upaya kedepan yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang yang terintegrasi menuju pembangunan agrarian berkelanjutan.
“Kita mengundang akademisi,swasta dan lainnya untuk memberi masukan kepada kita, apa yang dibutuhkan kedepan. Apa yang dibutuhkan untuk penguatan data-data kita, dan mereka akan berkolaborasi seperti apa,”jelas Virgo.
Selain itu juga, Virgo mengharapkan adanya sinergitas dan dukungan berbagai pemikiran instansi terkait maupun akademisi dalam informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang yang terintegrasi menuju pembangunan agraria berkelanjutan. (*)
