PORTALJABAR - Pemerintahan Biden memperingatkan setiap perusahaan atau bisnis yang memiliki hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan provinsi Xinjiang China dapat menghadapi konsekuensi hukum.
Melansir dari awak media, Rabu (14/7/2021), pemerintah AS mengeluarkan peringatan tersebut setelah mereka memiliki semakin banyak bukti akan adanya genosida dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di wilayah provinsi Xinjiang China. Karenanya pemerintah AS menegaskan bahwa bisnis dan individu yang tidak keluar dari rantai pasokan, usaha, dan/atau investasi yang terkait dengan provinsi Xinjiang China dapat berisiko tinggi melanggar hukum AS.
“Pemerintah Republik Rakyat China melanjutkan pelanggaran (HAM) mengerikan di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang dan di tempat lain di China, menargetkan Uyghur, etnis Kazakh, dan etnis Kirgistan yang mayoritas Muslim, dan anggota kelompok etnis dan agama minoritas lainnya,” tulis juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price dalam sebuah pernyataan.
“Pelanggaran-pelanggaran ini termasuk kerja paksa dan pengawasan intrusif yang meluas dan disponsori negara, tindakan pengendalian populasi paksa dan pemisahan anak-anak dari keluarga, penahanan massal, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di tengah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung,” tambahnya.
Peringatan seperti ini sebelumnya juga pernah dikeluarkan oleh pemerintah AS.
Sebelumnya pemerintahan Biden telah menambahkan 14 perusahaan China dan entitas lain ke daftar hitam ekonominya atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pengawasan teknologi tinggi di Xinjiang.
Selain itu pada Maret kemarin, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada dua pejabat China, dengan alasan peran mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap etnis minoritas di Xinjiang. Sanksi yang diberikan oleh pemerintahan Biden ini mengikuti tindakan serupa yang juga diambil oleh Uni Eropa, Inggris, dan Kanada.
Tidak berhenti di sana, instansi Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS juga telah melarang beberapa impor peralatan surya dari wilayah tersebut. Melihat situasi AS-China tersebut, tidak heran bila pemerintah AS secara tegas akan memberikan sanksi kepada entitas yang masih memiliki hubungan bisnis dengan pemerintahan/perusahaan di provinsi Xinjiang China.
Sumber: detikfinance
