PORTALJABAR, JAKARTA – Muncul analisis, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang merontokkan puluhan pegawai KPK itu terkait dengan Pemilu 2024. Pro-kontra muncul soal kebenaran analisis ini.
Pihak yang pertama menyampaikan analisis adalah mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat berbicara dalam diskusi ‘Teka Teki Pemberantasan Korupsi’ yang ditayangkan Gusdurian Tv pada Jumat (4/6) lalu. Febri mulanya menyampaikan kekhawatirannya jika KPK tidak independen dan dikuasai kekuatan politik tertentu.
“Kita tidak bisa bayangkan kontestasi politik akan berjalan secara fair di 2024 nanti, kontestasi politik ini jangan… orang kan berpikir hanya pilpres saja, padahal ada tiga kan sebenarnya di 2024. Kita tidak pernah bisa bayangkan sebuah lembaga antikorupsi yang independen digunakan untuk menghajar lawan-lawan politik,” kata Febri seperti dilihat detikcom, Minggu (6/6/2021).
Febri mengaku tidak bisa membayangkan jika KPK dikuasai kelompok tertentu yang kemudian menggunakan lembaga antirasuah itu untuk menghajar sang lawan politik. Jika itu terjadi, lanjutnya, oligarki–pemerintahan dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu–akan semakin kuat.
Tanggapan KPK
Juru Bicara KPK Ali Fikri membantah analisis pendahulunya itu. KPK menilai pernyataan analisis tersebut terlalu jauh jika dikaitkan.
“Sebagai sebuah analisa, siapa pun boleh berpendapat dan kita hargai. Namun terlalu jauh jika mengkaitkan pelaksanaan TWK bagi seluruh pegawai tetap maupun tidak tetap KPK ini dengan kontestasi politik 2024,” kata Ali Fikri saat dihubungi media online, Senin (7/6) kemarin.
Ali menyebut KPK pada prinsipnya selalu mengedepankan penegakan hukum sesuai aturan dan koridor hukum yang berlaku. Karena itulah, menurutnya, independensi KPK menjadi hal yang mutlak.
Selanjutnya, kata PKS dan Gerindra:
PKS
Salah satu partai penghuni DPR, PKS, lebih setuju dengan analisis Febri Diansyah. KPK dinilai bisa tidak independen dan menjadi alat kandidat di Pemilu 2024.
“Semua analisa punya kemungkinan benar. Besar kemungkinannya, arahnya jelas,” ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, saat ditanya soal analisis Febri tersebut, Senin (7/6).
Dia berpendapat ‘penyingkiran’ 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK perlu dilawan. Mardani khawatir penggunaan TWK untuk ‘menyingkirkan’ pegawai dicontoh lembaga lain.
Gerindra
Gerindra cenderung tidak mau berprasangka buruk terhadap KPK. Menurutnya, analisis semacam yang Febri ungkapkan bukanlah hal baru.
“Tudingan KPK jadi alat politik bukan hal baru,” ujar Habiburokhman, saat dihubungi, Minggu (6/6/2021).
Habiburokhman mengatakan, sebelumnya, pengusutan kasus yang melibatkan Anas Urbaningrum juga dikatakan kental dengan politik. KPK, lanjutnya, saat itu dituding sebagai alat untuk meringkus Anas.
“Namun demikian, kami memilih untuk tidak berasumsi hanya berdasar prasangka, lebih baik kita kawal dan doakan agar KPK tetap maksimal seperti setahun belakangan ini dimana pencegahan, edukasi dan penindakan bisa berjalan dengan baik,” kata Habiburokhman.
