BANJARBARU,- Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi bersama Sesditjen Rehabilitas Sosial (Rehsos) Kementerian Sosial(Kemensos) RI Salahuddin Yahya beserta jajaran mengunjungi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarabaru Kalimantan Selatan, Jumat (7/10).
Dalam kunjungannya Ashabul sempat mencicipi sejumlah kuliner buatan peserta diklat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
“Ini kripik pisang, renyah sekali, enak,” kata Ashabul saat mencicipi kripik pisang buatan salah satu peserta.
Tak hanya kripik pisang, sejumlah kuliner lain seperti pentol ayam, kerupuk hingga jamu penguat stamina juga dipamerkan.
Ada juga kerajinan tangan berupa topi yang dibuat dari tali rafia.
Ashabul meminta agar para KPM PKH yang mengikuti diklat agar sungguh-sungguh untuk memulai usaha.
“Kami support penuh produk-produk hasil pelatihan KPM. Silakan ajukan ke BPOM dan dapatkan sertifikat halal. Nanti saya bantu,” ujarnya.
Ashabul mengapresiasi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) yang merupakan sentra multi guna dengan pegawai yang relatif terbatas.
Menurutnya, balai-balai Kemensos membutuhkan orang yang inovatif dan cerdas.
“Perlu terobosan baru dan multi fungsi. Orang-orang yang sensitif dan kreatif. Tapi saya ingatkan Kemensos bukan juru bayar. Kemensos harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Bantuan harus tepat sasaran ” ujarnya.
Sekretaris Ditjen Rehsos Kemensos RI Salahuddin Yahya berharap agar para KPM dapat menerapkan hasil pelatihan dan meningkatkan kemampuan kewirausahaan serta taraf kesejahteraan sosial penerima manfaat.
“Dengan memiliki keahlian para KPM tentu dapat mandiri, membuka usaha sendiri dan otomatis ekonomi mereka dapat meningkat. Kalau hanya mereka mendapat bantuan tunai kan tidak seberapa, tapi bila berusaha sendiri mungkin mereka dapat memperoleh keuntungan,” ujarnya.
Sementara Kepala BBPPKKS Banjar Baru, La Ode Taufik mengungkapkan pemberdayaan KPM PKH itu seusai dengan instruksi Menteri Sosial Tri Rismaharini yang meminta agar balai-balai rehabilitasi sosial diarahkan untuk memberikan layanan multifungsi kepada semua klaster rehabilitasi sosial.
“Salah satunya adalah dengan menggelar KPM PKH. Tujuannya agar mereka dapat mandiri dan berwirausaha,” kata La Ode. (*)
