Ketum IWO: Pidana UU ITE Membayangi Wartawan Media Online

KARAWANG- Dalam tugasnya, insan pers khususnya dari kalangan wartawan media online acapkali dibayang-bayangi oleh jerat pidana sebagaimana pengaturan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Demikian diungkapkan Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Pusat, Jodhi Yudono, kepada Portaljabar.net, baru-baru ini.

"Sebagai sebuah konsekuensi dari negara hukum, keberadaan UU ITE tetaplah harus dihormati. Namun, yang perlu disadari dan perlu dikritisi adalah menyangkut penerapannya. Benarkah ketentuan Undang-Undang ITE secara serta merta dapat menjerat wartawan dalam menjalankan fungsinya," ucap Jodhi, usai mmenanggapi terkait tewasnya seorang wartawan di sebuah Lapas di Kalimantan, karena dijerat UU ITE akibat sebuah pemberitaan yang dibuat.

Menyikapi hal ini, IWO mengkhawatirkan, penegak hukum tidak dapat membedakan antara pelaksanaan tugas pers dengan pelaku tindak pidana yang memiliki sikap kalbu yang secara jelas merupakan bagian dari subjek hukum yang menjadi pelaku tindak pidana di dalam undang-undang ITE.

Walaupun menurut Jodhi, perlu disadari ada hal-hal di dalam ketentuan Undang-Undang ITE secara dogmatik tak dapat terelakkan mampu menjerat insan pers.

"Namun kalangan penegak hukum yang secara ongebreideld (merajalela) tanpa memperhatikan sistematika hukum, menciptakan kekhawatiran akan redupnya kembali kondisi kebebasan pers yang diharapkan hingga matinya iklim demokrasi di negeri ini ke depan," ujarnya.

Bertalian dengan penerapan UU ITE terhadap wartawan, delik yang kerap digunakan yakni delik pencemaran nama baik. Maka di dalam penerapannya penegak hukum hendaknya merujuk kepada Pasal 310 KUHP, dimana pada ayat (3) Pasal 310  termaktub benteng perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan fungsinya.

"Sementara itu penerapan UU ITE terhadap insan pers selama ini cenderung mengabaikan hal itu," ujarnya.

Mengenai keberadaan UU Pers dalam kaitannya dengan adanya unsur pidana dalam suatu kegiatan pers, Jodhi tidak dapat menyangkal bahwa UU Pers, tidak melakukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana atas sebuah kegiatan pers yang terkategori sebagai tindak pidana.

"Meskipun pada akhirnya diterapkan undang-undang lain untuk menjerat insan pers, UU pers tetaplah memiliki semangat restoratif justice guna melindungi pihak-pihak yang beritikad baik dengan adanya sarana hak jawab dan hak koreksi," jelasnya.

Seharusnya mekanisme inilah yang lebih dahulu dikedepankan bukan semata-mata untuk memenjarakan insan pers. Dalam pada itu, Jodhi juga mendesak Dewan Pers pro-aktif dalam menumbuhkembangkan nuansa restorasi atas kasus-kasus hukum yang melibatkan wartawan.

"IWO juga mendesak Dewan Pers konsisten dan obyektif dalam memperjuangkan insan pers, tanpa melihat siapa subjek hukum pers yang terlibat kasus pidana itu, namun tetap jernih melihat kepada ada tidaknya unsur pelanggaran etika terlebih dahulu dalam menjalankan tugas pers yang telah dilakukan," ujarnya.

Bertalian dengan upaya represif yang dilakukan terhadap kasus Muhammad Yusuf, termasuk dengan melakukan upaya penahanan, IWO berpendapat, upaya penahanan memang merupakan kewenangan dari penyidik sebagaimana termaktub di dalam Pasal 21 ayat (1) sebagai syarat subjektif dan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Namun dalam hal pelaksanaan tugas penyidikan menyangkut upaya penahanan yang telah dilakukan, sebagaimana pertanyaan yang dipaparkan di atas, IWO mencurigai pertimbangan hukum dari mulai aparat Kepolisian hingga Kejaksaan dalam  hal melakukan upaya penahanan terhadap Muhammad Yusuf lebih kental dengan nuansa kekuasaan yang terbalut dalam 'selimut kewenangan'," ucapnya.

Kekuasaan menurut Jodhi meskipun merupakan hak yang diberikan secara konstitusional namun tidak membutuhkan kegiatan kognitif. Sedangkan kewenangan membutuhkan kegiatan kognitif untuk membuat suatu interpretasi.

"Atas fakta itu, IWO berpendapat bahwa penahanan atas M Yusuf adalah tindakan berlebihan," ujarnya.

Maka dari itu Jodhi meminta kepada penegak hukum dalam melakukan fungsinya sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan insan pers, tak semata-mata menggunakan kekuasaan melainkan secara jernih dapat melihat sistematik hukum sebagai bagian dari fase penyelidikan dalam hukum pidana. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News