Buntut Sel Mewah Setya Novanto, PB HMI Tuntut Dirjen Pemasyarakatan Dan Menkumham Mundur 

KARAWANG- Terpidana kasus korupsi proyek E-KTP Setya Novanto kembali menjadi sorotan. Mantan Ketua DPR itu mendekam dalam sel di mewah Lapas Sukamiskin dengan berbagai fasilitas di luar prosedur terkuak setelah Ombudsman yang melakukan sidak beberapa hari lalu.

Menurut Ketua PB (Pengurus Besar) HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Bidang Hukum dan HAM Imam Taufiq, Dirjen Pemasyarakatan harus mempertanggungjawabkan kelalaian anak buahnya dengan dicopot dari jabatannya.

"Hasil sidak Ombudsman RI menemukan fakta bahwa kamar Setya Novanto lebih besar dengan perabotan tertata rapi. Seharusnya Dirjen Pemasyarakatan dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) diberhentikan karena tidak dapat menjalankan amanah dan perintah undang-undang serta telah mencederai  marwah lembaga," ucap Imam kepada Portaljabar.net, Senin, (17/09/2018).

Selain tuntutan agar Dirjen Pemasyarakatan dan Menteri Hukum dan HAM dicopot dari jabatannya, Imam juga menilai telah terjadi kelalaian Kepala Lapas Sukamiskin sehingga layak dicopot pula. 
"Kepala Lapas Sukamiskin harus bertanggung jawab dan dicopot dari jabatanya," ujarnya.

Imam menjelaskan, dasar pencopotan Kepala Lapas Sukamiskin adalah melakukan pelanggaran kode etik pegawai pasal 4 ayat 1 huruf c poin 6 dan 7.

Selanjutnya Imam menerangkan temuan Ombudsman tersebut membuat miris khalayak banyak yaitu sebuah sel kamar narapidana korupsi dilengkapi dengan ranjang berkasur dan toilet duduk.

Temuan adanya fasilitas yang tidak lazim yang berada di Lapas menurut Imam dianggap menyalahi Permenkumham nomor 6 Tahun 2013.

Menurut Imam pada Pasal 6 Permenkumham nomor 6 tahun 2013 poin I, J, dan K dengan jelas mengatur hal-hal yang dilarang untuk narapidana yaitu melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya, memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya, melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.

"Jadi merujuk pada aturan yang ada, maka tindakan narapidana yang memiliki fasilitas mewah di sel atau kamar huniannya merupakan hal dilarang. Dan apabila ada narapidana yang melanggar maka dapat diberikan hukuman, adapun hukumanya dapat berupa hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat," ujarnya.

Secara hukum, kata Imam, seorang narapidana mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak ada pembedaan satu sama lainnya.

"Sebagaimana perwujudan dari asas persamaan perlakuan dan pelayanan dalam sistem pembinaan pemasyarakatan, kepada Warga Binaan tanpa melihat strata sosial yang ada di masyarakat," tandasnya. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News