DPRD Bandung Setuju Tiga Raperda Ditetapkan Menjadi Perda

BANDUNG-Pemerintah Kota Bandung mengapresiasi seluruh saran dan kritikan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Kota Bandung dalam pemandangan umum fraksi terhadap lima rancangan peraturan daerah yang diinisiasi pemerintah Kota Bandung. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, dalam rapat paripurna Pengambilan Keputusàn Terhadap Tiga Buah Raperda dan Satu Buah Peraturan DPRD serta Jawaban wali kota terhadap pemandangan umum fraksi fraksi, di DPRD Kota Bandung, dan Pembentukan Pansus 10, 11 dan 12, Selasa (10/10/2018).

Dijelaskan Yana, ada tiga Raperda yang diambil keputusannya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yakni Raperda Cagar Budaya, Raperda Penanaman Modal Daerah dan Raperda tentang Pengelolaan Sampah.

"Selain itu DPRD Kota Bandung juga menyetujui satu buah rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kota Bandung, melalui Peraturan DPRD," ucapnya.

Sementara itu, terkait lima rancangan peraturan daerah (Raperda) yang akan dibahas pansus DPRD Kota Bandung (Pansus 10, 11 dan 12), yakni, Raperda usulan Pemerintah Kota Bandung itu yakni Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kota.

Kemudian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama, Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 12 tahun 2012 tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Restribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran serta Raperda APBD Perubahan tahun 2018.

“Semua Perda ini bertujuan untuk menjadi acuan pemerintah dalam penerapan dilapangan sebagai regulasi yang kuat serta mengakomo?ir aspirasi masyarakat,” jelas Yana.

Yana menambahkan, selanjutnya Raperda tentang APBD Perubahan 2018 akan dibahas secara teknis oleh tim anggaran eksekutif dan tim anggaran DPRD kota Bandung. Melalui pembahasan itu pula akan ada penyempurnaan-penyempurnaan tentang Raperda tersebut, karena dari lima raperda ada juga perda yang bersifat revisi atau perlu disempurnakan karena sudah tidak efektif dalam penerapannya. 

Yana pun berharap Perda ini bersifat aplikatif, sehingga bisa berfungsi sebagai acuan bagi warga di Kota Bandung dalam melaksanakan aktivitasnya, baik di bidang usaha, pemerintahan, sosial dan lainnya. 

"Kalau Perda ini efektif, tentunya yang kita dapatkan keteraturan, ketertiban, kenyamanan, pertumbuhan pembangunan di Kota Bandung,” pungkas Yana. (edi).

Tags:

Berita Terkait

Related News