Gubernur Jabar Vs Walikota Bandung Saling Ngotot Soal Sekda Kota Bandung

BANDUNG-Dibalik gebyarnya Kota Bandung dan Pemprov Jabar, ternyata ada polemik berkepanjangan menyoal pejabat yang bakal menempati posisi Sekda Kota Bandung. 

Wali Kota Bandung, Oded M Danial, mengajukan Ema Sumarna, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Sedangkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, lebih awal mengajukan Benny Bachtiar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cimahi. Keduanya sama-sama diajukan untuk mendapat penetapan ke Mendagri. 

“Melantik dan menentukan Sekda, hak wali kota terpilih. Jadi tunggu saja siapa yang akan dilantik. Saya akan koordinasi dulu”, demikian alasan Mang Oded. Langkah berikutnya, Pemkot Bandung menetapkan Evi Saleha, mengisi jabatan Sekda yang ditinggal Yossi Irianto, karena mengundurkan diri ikut Pilwalkot.

Seiring berjalan waktu, wali kota dan gubernur, seolah bersikukuh dan saling ngotot pada ajuan calonnya masing-masing. Jabatan Sekda sudah berpindah tangan ke Plh dan Plt. Evi Saleha sudah diperpanjang beberapa kali, karena belum ada Sekda definitif yang dilantik.

Diperoleh kabar, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, telah membalas surat dari Wali Kota Bandung terkait penggantian nama Sekda Kota Bandung dari Benny Bachtiar ke Ema Sumarna. Konon pihak Kemendagri tidak melarang, adanya ajuan perubahan Sekda dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan gubernur.

Berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang menolak berkomentar seputar polemik Sekda, Gubernur Jabar berulang hanya menegaskan perlunya mengikuti prosedur yang berlaku. Usai acara Roadshow Bus Antikorupsi KPK di Balaikota, akhirnya Kang Emil menjawab desakan media.

"Ya ada surat lagi (dari Walkot Oded), saya sampaikan lagi ke Kemendagri untuk dijawab," ujar Kang Emil di Plaza Balkot, Selasa (30/10/2018). 

Menurutnya, keputusan untuk menentukan nama Sekda Bandung bukan ada di tangannya. Keputusan tersebut, kata dia, dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. 

"Keputusannya bukan di Gubernur tapi di Kementerian Dalam Negeri. Setiap surat menyurat harus disampaikan, nunggu jawaban. Saya hanya penyampai saja. Kata mendagri A, saya sampaikan A, Mendagri B saya sampaikan B," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga mengaku bahwa posisinya sebagai perwakilan dari pemerintah pusat. 

“Jangan diasumsikan gimana gubernur yah. Semua urusan pelantikan pejabat, lain-lain itu keputusan Menteri Dalam Negeri,” pungkasnya. (dahen). 
 

Tags:

Berita Terkait

Related News