Maruarar Kritisi Tajam Kebijakan Menko Perekonomian Darwin 

BOGOR - Salah satu influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Maruarar Sirait, mengkritisi paket kebijakan ekonomi XVI yang dikeluarkan Menko Perekonomian, Darmin Nasution, yang diarahkan untuk menarik lebih banyak investor asing.

Kebijakan tersebut dinilai Bang Ara (panggilan akrab Maruarar), sangat bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Jokowi, yang menekankan kepada ekonomi kerakyatan (UMKM), demi memperbaiki defisit transaksi berjalan. Ara mendesak kebijakan tersebut untuk direvisi.

Sementara paket kebijakan tersebut terdiri dari perluasan Tax Holiday, Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dan Pengaturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam. Aturan yang direvisi menyangkut DNI, pemerintah kini hanya mengatur 25 bidang usaha untuk mendapatkan aliran modal asing hingga 100 persen. Namun setelah kebijakan tersebut direvisi, Maruarar balik mengapresiasi Darmin. 

"Saya mengapresiasi kebijakan tersebut sudah direvisi. Sudah bagus seperti dengan arah kebijakan Presiden Jokowi yang pro-UMKM," kata Bang Ara kepada pewarta, Kamis (29/11/2018).

Anggota Komisi XI DPR RI yang dikenal dekat dengan Jokowi ini, pun sempat mempersoalkan kebijakan Darmin membuka 54 bidang usaha ke asing. Secara tegas Bang Ara mengatakan, tidak sepantasnya pihak asing dibolehkan menanamkan modalnya 100 persin di bidang usaha yang sebelumnya masuk dalam DNI.

"Jadi menteri memang harus bekerja sesuai dengan kebijakan Presiden, yang pro dengan rakyat kecil, pro dengan UMKM. Menteri tidak boleh keluar dari garis itu," katanya.

Sebelumnya, pertimbangan Menko Prekonomian Darmin ialah, penanaman modal asing (PMA) dibuka hingga 100 persen, karena Indonesia tidak memiliki cukup modal untuk membangun bidang usaha tersebut. Sementara dari produk yang dihasilkan agar Indonesia bisa mengurangi impor. 

"Tetapi kenapa sektor yang kena seperti umbi-umbian, warung internet, dan lainnya. Ya sudahlah, itu biar dikelola UMKM saja, tak perlu investor asing di bidang itu," kritik Maruarar, pekan lalu.

Kebijakan Darmin itu pun kemudian menuai kontroversi. Maruarar yang juga Ketua Taruna Merah Putih, termasuk salah satu pihak yang mendesak pemerintah merevisi kebijakan tersebut. (Her)
 

Tags:

Berita Terkait

Related News