Jamaludin Jangan Senyum Dulu ! Hasil Pilkades Sampalan Bisa Dibatalkan

KARAWANG- Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sampalan, Kecamatan Kutawuya yang diselenggarakan bulan November lalu diduga sarat akan kecurangan yang merugikan pihak yang kalah.

Karena itu Ketua MPPN (Masyarakat Pemantau Penyelenggara Negara), Tatang Obet meminta kemenangan Jamaludin, Calon Kades Incumbent, dibatalkan Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pilkades di Karawang.

"Saya meminta demi keadilan dan hukum, Bupati Karawang agar membatalkan kemenangan Jamaludin yang sarat kecurangan. Apalagi Bupati diberi hak prerogatif dalam menyelesaikan sengketa Pilkades berdasarkan pasal 63 Perbup Pilkades," ujar Tatang kepada Portaljabar.net, Minggu, (02/12/2018).

Tatang menilai kecurangan telak yang terjadi dalam Pilkades Sampalan terdiri dari berbagai poin. Pertama terkait Panitia Pilkades yang sebagian besar berasal dari anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

"Padahal menurut Perbup Pilkades pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa panitia dibentuk oleh BPD. Kemudian ayat 2 menentukan bahwa panitia harus terdiri dari unsur masyarakat desa, lembaga kemasyarakatan, dan atau perangkat desa," ucapnya.

Selain itu, panitia yang terpilih harus membuat surat pernyataan netralitas atau tidak memihak kepada salah satu calon. Pada kenyataanya Panitia Pilkades Sampalan tidak pernah membuat pernyataan netralitas.

"Tidak adanya pernyataan netralitas harus diusut kenapa bisa sampai terjadi seperti itu," ujarnya.

Lalu adanya temuan surat undangan memilih (girik) yang dipaksa untuk dijual kepada salah satu tim sukses calon Kades.

"Temuan pembelian paksa girik oleh salah satu calon kades adalah penyimpangan yang tidak boleh didiamkan," ujarnya.

Bahkan lanjutnya, temuan pembelian paksa girik dapat dijadikan dasar perselisihan hasil Pilkades dan tentunya adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum.

Kemudian, temuan banyaknya warga masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih seharusnya sudah diantisipasi oleh panitia.

"Lihat pasal 17 sampai 20 Perbup Pilkades. Disana panitia menetapkan nama-nama pemilih kemudian diumumkan di tempat yang ramai, sehingga masyarakat tahu namanya sudah terdaftar atau belum," tegasnya.

Sehingga lanjut Tatang, kelalaian Panitia sudah merugikan masyarakat yang jelas-jelas mempunyai hak pilih namun hangus karena tidak didata sehingga tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sebelumnya, protes diungkapkan Juli, Juru Bicara tim pemenangan Calon Kades Umiasih.

Salah satunya soal hasil penghitungan suara yang jumlahnya 4.379 suara, dari total DPT (Daftar Pemilih Tetap) 4.864 suara, sehingga ada selisih 485 suara.

"Namun ketika dihitung ulang sisa suaranya berubah menjadi 483 suara," ujar Juli. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News