Seribu Lebih 'Suara Siluman' Di Pilkades Wadas, Panitia 11 Diadukan Ke Bupati

KARAWANG- Panitia Pilkades Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur diadukan oleh LBH-GMBI, selaku Tim Kuasa Hukum Calon Kades Khotibul Umam dan Nuruh Huda kepada Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana. Ini terkait dugaan kecurangan yang dilakukan oleh panitia saat pilkades lalu.

Informasi yang berhasil diterima Portal Jabar dari sumber terpercaya, nota keberatan tersebut dijelaskan semua penyimpangan Panitia dalam pelaksanaan Pilkades Wadas.

Pertama mengenai rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 11.495 orang. Lalu penghitungan akhir tabulasi 8.768 suara, sedangkan rekap suara di 12 portir mencapai 9.971. Sehingga ada selisih suara yang diduga ditambahkan panitia secara ilegal (suara siluman) mencapai 1.203 suara.

Atas dasar temuan tersebut LBH GMBI dalam pernyataannya menyebut ulah Panitia Pilkades Wadas sebagai sikap tidak kooperatif serta tidak mencerminkan sifat panitia Pilkades yang jujur dan adil. 

Selanjutnya LBH GMBI juga menyoroti kaburnya Panitia Pilkades Wadas ke luar kota usai terjadi kisruh pasca Pilkades. LBH GMBI menyebut tindakan kaburnya Panitia Pilkades semakin memperjelas adanya kecurangan yang sengaja dilakukan secara sistematis.

Kecurangan kedua adalah adanya jumlah pemilih tambahan yang tidak diinformasikan secara transparan kepada pihak yang berkepentingan oleh Panitia Pilkades.

LBH GMBI menilai ulah Panitia Pilkades sudah melanggar pasal 53 ayat 3 Peraturan Bupati Nomor 57 Tentang Pilkades yang berbunyi 'Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia'.

Kecurangan ketiga adalah pemanggilan pemilih di Tempat Pemungutan Suara yang dilakukan oleh pihak yang bukan Panitia Pilkades. Tindakan ini menurut LBH GMBI berpotensi memanipulasi hak suara seseorang karena dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas.

Kecurangan keempat adalah Panitia Pilkades tidak melakukan validasi pemilih melalui KTP/KK sehingga rentan terjadinya penyalahgunaan hak pilih dan rekayasa. LBH GMBI berpendapat ulah Panitia Pilkades telah melanggar pasal 16, 17, 18, dan 19 Perbup Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pilkades.

Kecurangan kelima adalah tidak adanya prakondisi oleh Panitia Pilkades sebelum dimulainya penghitungan suara.

Kecurangan keenam adalah laporan data undangan memilih yang tidak terpakai tidak dibuatkan Berita Acara oleh Panitia Pilkades.

Berdasarkan temuan-temuan kecurangan diatas LBH GMBI meminta Bupati Karawang menunda pelantikan Calon Kades Junaidi sebagi Kepala Desa berdasarkan pasal 63 Perbup Nomor 57 Tentang Pilkades yang berbunyi 'Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), Bupati menyelesaikan perselisihan dengan memperhatikan pertimbangan Panitia peneliti dan penguji pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten'. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News