DPRD Minta Bupati Karawang Tanggung Jawab Tuntaskan Sengketa Pilkades

KARAWANG- Ratusan warga menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati menuntut keadilan terkait banyaknya kecurangan pelaksanaan Pilkades serentak di Karawang beberapa waktu lalu.

Massa datang dari Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur, Kecamatan Klari dan Desa Sungaibuntu, Kecamatan Pedes.

Dalam aksi menyuarakan pendapat ini massa juga sempat melakukan aksi bakar ban di depan Kantor Bupati.

Perwakilan masyarakat yang didampingi oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Cabang Karawang diterima oleh anggota DPRD Karawang dari Komisi 1 untuk melakukan audiensi.

Hasil audiensi tersebut akhirnya menelurkan rekomendasi DPRD yang merupakan salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa Pilkades. 

Rekomendasi DPRD tersebut terdiri dari beberapa poin penting yang dibacakan oleh koordinator aksi, Dadi Mulyadi. 

Dadi mengatakan bahwa DPRD merekomendasikan Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana agar menugaskan Panitia Pilkades tingkat kabupaten agar mengkaji sengketa Pilkades terutama sengketa Pilkades Wadas dan Sungaibuntu sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Rekomendasi selanjutnya adalah, DPRD menjadwalkan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bupati selambat-lambatnya hari Kamis, 6 Desember 2018.

Selanjutnya, DPRD merekomendasikan agar hasil kajian dari Panitia Pilkades tingkat kabupaten disampaikan kepada pihak terkait sebelum penetapan Kepala Desa terpilih.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Karawang, Indriyani membenarkan telah menerbitkan rekomendasi terkait sengketa Pilkades.

“Iya tadi ada rekomendasi dari Komisi 1,” ucap Indriyani.

Karena sengketa penyelesaian Pilkades berdasarkan Undang-undang, Permendagri dan Perbup adalah kewenangan Bupati maka DPRD akan meminta RDP pada hari Kamis ini.

“Kami meminta RDP dengan Bupati pada hari Kamis. Surat tertulisnya baru besok didistribusikan,” tandasnya. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News