Banyak Sengketa Pilkades, DPRD Karawang Segera Bentuk Pansus Perubahan Perda Desa

KARAWANG- Sengketa hasil Pilkades di 9 Desa semakin memanas dan mulai menunjukan arah aksi massa yang kian besar dalam menekan Bupati Karawang selaku penanggungjawab utama.

Lemahnya penanganan sengketa Pilkades di Karawang salah satunya disebabkan karena tidak adanya regulasi yang terfokus dalam menangani sengketa Pilkades.

Karena hal tersebut, DPRD Karawang melalui Komisi 1 menjanjikan akan membuat Panitia Khusus (Pansus) perubahan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Desa.

“Nanti di Pansus perubahan Perda Desa ini akan kami usulkan tambahan pasal bahwa perselisihan Pilkades diatur dalam Peraturan Bupati (Bupati),” jelas Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Karawang, Indriyani kepada Portaljabar.net, Selasa (04/12/2018).

Sementara itu Raja Rogate Mangunsong, politisi muda Karawang mengkritik langkah DPRD yang terkesan lambat bergerak.

“Agak terlambat seharusnya DPRD mengantisipasi sengketa Pilkades ini dari awal,” ucap Raja.

Namun walaupun telat menurut Raja langkah DPRD dipandang bagus daripada tidak sama sekali dalam menyelesaikan sengketa Pilkades kedepannya.

“Walaupun telat tapi masih bagus daripada tidak. Catatan saya DPRD seharusnya dari awal ikut mengawal bukan sekarang bertindak kalau didemo,” ujarnya.

Raja juga berharapa kepada Bupati dan DPRD bisa serius dalam menyelesaikan sengketa Pilkades ini sehingga tidak semakin merugikan masyarakat banyak.

“Ya mudah-mudahan, DPRD dan Bupati tidak setengah - setengah dalam menyelesaikan kasus-kasus di pilkades ini. Karena ini menyangkut masyarakat banyak,” tandasnya. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News