Surat Edaran Cellica Soal Tagihan Listrik Dituding Bertentangan Dengan Undang-Undang

Portal Donasi

KARAWANG-Surat edaran Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana perihal imbauan pembayaran tagihan listrik tepat waktu berbuntut panjang. Pasalnya, selain mendapat kecaman dan kritikan keras dari warga, surat edaran tersebut juga dituding bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen.

"Surat edaran tersebut melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena upaya paksa adalah upaya terakhir ketika sebelumnya dilakukan upaya-upaya pemberitahuan dan peringatan," kata Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jawa Barat, Satria Gunawan, kepada Portaljabar.net, Kamis (3/1/2019).

Gunawan membeberkan, dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen disebutkan adanya hak dan kewajiban konsumen di antaranya hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.

Selain itu, sambungnya, surat edaran itu juga diduga melanggar Pasal 27 UUD 1945 bahwa semua warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak.

"Jadi seharusnya Bupati itu hadir dalam melindungi konsumen sebagai warga negara, bukan malah sebaliknya (mengancam warga-red)," ucapnya.

Melihat permasalahan itu, dirinya menyarankan kepada Bupati untuk menarik surat edaran itu lantaran itu memang di luar kewenangan Bupati.

"PLN itu sudah berbadan hukum PT, jadi biarkan saja itu jadi kewenangan PLN secara terpisah dengan kewenangan Bupati," tutupnya. (tif).
 

Tags:

Berita Terkait

Related News