Abaikan Hak Konsumen, PAN Karawang Minta Surat Edaran Bupati Perihal Tagihan Listrik Dicabut

Portal Donasi

KARAWANG-Terbitnya surat edaran Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana perihal tagihan listrik tepat waktu terus menuai polemik di kalangan masyarakat Karawang. Tak tanggung-tanggung partai pengusung Cellica di Pilkada 2015 lalu pun ikut mengkritisi surat edaran tersebut dengan memintanya dicabut.

"Sebaiknya Bupati mencabut kembali surat edaran yang hanya berpihak kepada perusahaan dan mengabaikan hak konsumen serta kondisi ekonomi masyarakat saaat ini," kata Sekretaris DPD PAN Karawang, Dadan Suhendarsyah, kepada Portaljabar.net, Kamis (3/1/2019).

Dadan mengemukakan alasannya mengapa surat edaran tersebut mesti dicabut, di antaranya  surat edaran tersebut sangat jauh berbeda dengan surat-surat edaran sebelumnya, seperti surat edaran larangan praktek rentenir dan perayaan tahun baru.

"Dalam surat-surat sebelumnya tidak pernah memuat sanksi atau hukuman. Berbeda dengan surat saat ini yang dengan beraninya Bupati mencantumkan ancaman sanksi bagi konsumen yang telat bayar. Padahal, sejatinya sanksi tersebut adalah domain dari PLN, bukan Bupati," ungkapnya.

Menurut Dadan, jika semangat surat tersebut dalam rangka meningkatkan PAD, maka timbul pertanyaan untuk apa peningkatan PAD, sementara di sisi lain anggaran yang ada saja masih banyak yang tidak terserap.

"Publik belum mendapat akses yang transparan tentang penerimaan pendapatan daerah dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ), sehingga wajar untuk apatis terhadap langkah Bupati," bebernya.

Dadan berharap Bupati harus berdiri di tengah-tengah di antara kepentingan perusahaan dan masyararakat Karawang sebagai konsumen.

"Jika hari ini Bupati berani terbuka menyuarakan pesan dari PLN, maka seharusnya Bupati tampil di depan juga untuk membela hak-hak pihak konsumen," tutupnya. (tif).

Tags:

Berita Terkait

Related News