PSI Karawang : Surat Edaran Bupati Soal Tagihan Listrik Positif Menindas Rakyat

Portal Donasi

KARAWANG- Ramainya Surat Edaran (SE) Bupati Karawang yang mengobok-obok masyarakat untuk dipaksa membayar listrik tepat waktu, kembali dikritisi Politis PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Karawang, Raja Rogate Mangunsong.

Menurut Raja, SE Bupati Cellica Nurrachadiana kali ini adalah SE rasa Dirut PLN yang positif menindas rakyat yang dalam kesusahan bertahan hidup. 

"Kalau melihat SE ini Cellica  berperan sebagai direktur PLN. Begitu pula dalam kandungan SE ini jelas-jelas bentuk penindasan terhadap rakyat, karena rakyat dijadikan objek sapi perah penguasa," ucap Raja kepada Portaljabar.net, Sabtu, (05/01/2019).

BACA : LSM GMBI Karawang Tanggapi Surat Edaran Cellica Yang Mendukung Rakyat Ditindas PLN

Lanjut Raja kebijakan yang tertuang dalam SE Bupati ini jelas-jelas tidak pro rakyat. Karena itu Raja dengan tegas menolak SE ini, dan meminta Bupati untuk mencabut atau membatalkan SE tersebut.

Seharusnya Bupati dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial masyarakat. Namun dalam SE kali ini Bupati mengabaikan dampak dari segala aspek yang terjadi.

Beberapa waktu sebelumnya Bupati sudah memberikan klarifikasi mengenai masalah ini melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang, Asikin.

Asikin menjelaskan perihal Surat Edaran Bupati Nomor 973/7969/Bapenda tentang Himbauan Pembayaran Rekening Listrik Pascabayar Tepat Waktu adalah bentuk himbauan biasa terhadap masyarakat untuk taat membayar listrik. 

Dalam SE tersebut, memang tercantum mekanisme yang berisikan sanksi. Namun, sanksi tersebut merupakan aturan yang dikeluarkan oleh PLN. 

"Bukan sanksi dari Bupati. Tujuan diedarkannya surat tersebut, adalah agar ada optimalisasi pendapatan asli daerah, khususnya sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang didapat dari masyarakat setiap membayar rekening listrik," ucap Asikin.

BACA : Berikan Klarifikasi Perihal SE Bupati, Akun Medsos Politikus Demokrat Ini Banjir Kritikan Netizen

Asikin juga mengakui bahwa SE tersebut membuat adanya salah paham di masyarakat. Dimana masyarakat menilai SE Bupati tersebut tidak pro rakyat. 

Menurut Asikin tujuan dari SE tersebut dikhususkan untuk masyarakat menengah atas. 

Adapun bagi masyarakat tidak mampu membayar listrik, bisa mengajukan surat keterangan tidak mampu ke pemerintah. Untuk diupayakan ke PLN agar tidak diberhentikan pasokan listriknya. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News