Pemda Dan DPRD Karawang Sepakat Menanggung Biaya Kesehatan Pasien Miskin Non BPJS

KARAWANG- Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Karawang dengan Pemda Karawang yang diwakili Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, perwakilan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan perwakilan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) beberapa waktu lalu menghasilkan keputusan yang menggembirakan rakyat miskin.

Dalam RDP tersebut, Kepala Dinas Kesehatan, Nurdin, menjamin biaya kesehatan pasien miskin non peserta BPJS, dicover oleh Pemda Karawang dengan anggaran 16,7 miliar.

BACA JUGA : BPJS Kesehatan : Putus Kontrak Provider Kesehatan Hal Rutin Tiap Tahun

Penggunaan anggaran 16,7 miliar tersebut menurut Nurdin mekanismenya sama dengan program Karawang Sehat yang pembayarannya secara kasuistis atau kasus per kasus. 

Pembayaran pasien non BPJS ini wajib dilengkapi rekomendasi dari Dinas Sosial.

Pimpinan RDP, Wakil Ketua Komisi IV, Endang Sodikin menggaransi rakyat miskin Karawang non peserta BPJS agar tidak perlu takut berobat ke rumah sakit karena Pemda sudah sepakat mengalokasikan anggaran 16,7 miliar di tahun 2019. 

"Kita sepakat memberikan ruang anggaran untuk pasien miskin non BPJS sebesar 16,7 miliar.  Alhamdulillah Pemda menjamin kesehatan masyarakatnya," ujar Endang.

Keputusan ini menurut Endang adalah jawaban yang sangat ditunggu-tunggu RSUD dan RS Swasta di Karawang. 
"Siapa yang menjamin biaya berobat pasien miskin non BPJS di RSUD dan RS Swasta sekarang sudah pasti yaitu Pemda Karawang," ujarnya.

BACA JUGA : Tarif Parkir RSUD Karawang Tidak Manusiawi, Begini Kata DPRD

Lanjut Endang anggaran 16,7 miliar tersebut dipastikan cukup hingga bulan September 2019 karena sifatnya kasus per kasus.

Sementara itu menurut Endang, pihak BPJS Kesehatan dipastikan tidak bisa mengcover pasien miskin non BPJS karena adanya Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang tidak mengenal istilah kasus per kasus dan memakai sistem premi. (Uya)
 

Tags:

Berita Terkait

Related News