Dinkes Karawang Cuma Negur RS Proklamasi, Padahal Kasusnya Banyak !

KARAWANG - Manajemen buruk di Rumah Sakit Proklamasi Rengasdengklok, nampaknya harus jadi perhatian serius dinas terkait. Di rumah sakit ini kerap terjadi masalah antara pasien dan oknum pihak rumah sakit.

Misalnya saat seorang oknum dokter yang sudah memperlakukan pasiennya, bernama Saila (2,5) berjenis kelamin perempuan dengan 'sembrono' memvonis pasien penyakit kelamin serta memungut biaya langsung ditempat pemeriksaan sebesar Rp1 Juta.

Kasus ini sempat ramai jadi perbincangan warga di media sosial. Kakek pasien bernama Sarja mengatakan, setelah menyelesaikan pengobatan terhadap cucunya, oknum dokter tersebut meminta biaya ongkos pengobatan Rp 1 Juta.

Saat itu, Sarja mengaku hanya memiliki uang Rp500 Ribu. Sang dokter menolak saat akan diberi uang sebesar itu, dan keukeuh minta dibayar penuh Rp1 Juta.

BACA JUGA : Teror Di Rumah Pimpinan KPK, Diduga Pelakunya Sama

"Akhirnya saya memenuhinya dan harus membayar ke dokter tersebut satu juta sebagai mana yang diminta dokter," ujar dia.

Setelah kasusnya viral, pihak RS Proklamasi langsung mendatangi rumah Sarja. Itikad baik pihak rumah sakit diterima keluarga korban dengan mengganti biaya perawatan yang dikeluarkan sebesar Rp1 Juta.

Namun yang sangat disayangkan, oknum dokter tersebut tidak datang ke pihak keluarga korban dan hanya mewakilkan pada pihak humas rumah sakit.

"Kedatangan pihak Rumah Sakit Proklamasi ke rumah saya, mewakili permintaan maaf dari oknum dokter tersebut yang berinisial 'SN'," ujar Sarja.

Kabid Pelayanan Pesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, H Rusli Gunawan, ikut angkat bicara menanggapi masalah tersebut. Kata dia, pihak rumah sakit tidak bisa  semena-mena pada pasiennya dan meminta biaya langsung di ruang kerja.

Sekretaris Dinas Kesehatan Karawang, Dr Nurdin, mengaku sudah memanggil oknum dokter SN.

"Surat teguran sudah disampaikan pada pihak rumah sakit proklamasi. Isi surat tersebut untuk melakukan pembenahan jangan sampai dalam satu rumah sakit ada ketidakteraturan dalam sistim pelayanan, karena kalau yang teratur atau yang bagus itu setiap pembayaran itu harus di loket," ujar Nurdin.

BACA JUGA : TKW Asal Tirtajaya, Sarmah, Pulang Dengan Selamat Ke Rumah

Menurut Nurdin, jika oknum Dokter tersebut mengulangi perbuatannya, akan ditindaklanjuti dengan teguran lain.

"Yang penting kan pihak Dinkes sudah memanggil dan mempertemukan kedua belah pihak untuk bermediasi, dengan hasil kesepakatan," jelas Nurdin. 

Sebelumnya, terjadi masalah lebih parah. Dimana ada jenazah seorang bayi perempuan berlatar keluarga miskin yang meninggal pada tanggal 5 Januari 2019 usai dirawat di RS Proklamasi Rengasdengklok sempat disandera karena kekurangan uang saat pembayaran.

Bayi tersebut bernama Ardina Putri, berusia 8 bulan warga Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta  yang jenazahnya sempat disandera beberapa saat oleh pihak RS Proklamasi.

Menurut PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) Desa Kemiri, Dede Komarudin yang dari awal mengurus masalah ini mengatakan pangkal dari disanderanya jenazah bayi Ardina karena pihak keluarga tidak mampu melunasi tunggakan biaya selama berobat sebesar 10 juta rupiah. (wins/ega)

Tags:

Berita Terkait

Related News