Jelaskan Soal DPTHP-2 Ke Bawaslu, Ini Kata KPU Kabupaten Majalengka

MAJALENGKA-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka, Agus Syuhada, mengatakan, dugaan bahwa KPU Majalengka tidak melakukan tahapan pencetakan/print out by name DPTHP 2 telah melanggar pasal 209, 210 UU 7/2017 dan SE 1543 poin 1.

Menurut KPU Majalengka adalah karena mereka yang menduga seperti itu salah dalam memahami regulasi yang ada. 

Pertama, pasal 209 itu berbicara masalah DPT, mengamanatkan PPS untuk mengumumkan DPT sejak diterima dari KPU sampai hari pemungutan suara, diterjemahkan dalam PKPU 32/2018 mulai tanggal 28 agustus sampai 17 april 2018. 

"Dan itu sudah dilakukan oleh KPU Majalengka," jelas Agus Syuhada, Sabtu (11/01/2018).

Agus melanjutkan, sedangkan pasal 210 berbicara masalah DPTb (daftar pemilih tambahan), oleh karena itu, menjadi legal fallacy ketika pencetakan DPTHP2 mengacu pada pasal 209 jo 210 UU 7/2017.

Kedua, Surat KPU RI nomor 1543 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten/Kota pada poin 1 itu, memerintahkan agar mencetak/print out by name DPTHP 2 untuk diumumkan di kantor Kelurahan/Desa, tidak ada batas waktu akhir pencetakan.

"Jangan diartikan harus di tahun 2018, ini yang harus dicatat, artinya kalaupun dilakukan di awal tahun 2019 seperti Majalengka dan beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat, ini tidak menjadi masalah. Apanya yang harus dipermasalahkan?," tegas Agus. 

Dikatakan dia, KPU Majalengka saat sedang proses mencetak DPTHP 2, sebagian Kecamatan sudah disebar dan minggu ini diharapkan bisa rampung dikerjakan.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Kabupaten Majalengka Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Dede Sukmayadi, menyatakan, unsur pimpinan Bawaslu melakukan Rapat Pleno terkait DPTHP-2 yang sampai saat ini belum dicetak dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Majalengka melalui PPS di Kantor Desa dan Kelurahan.

"Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Majalengka pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2109, ternyata bahwa KPU Kabupaten Majalengka tidak mencetak dan mengumumkan DPTHP-2 dimaksud," tutur Dede Sukmayadi. 

Padahal, lanjut Sukmayadi, sesuai dengan amanat UU No. 7 tahun 2107 pasal 209 bahwa PPS dalam hal ini KPU wajib mengumumkan DPT, disamping itu juga bertentangan dengan Surat KPU RI No. 1543 tanggal 21 Desember 2108 tentang perintah pencetakan dan pengumuman DPTHP2 oleh KPU Kabupaten/Kota.

"Sebetulnya kami dari Bawaslu sudah mengingatkan pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi DPTb dan DPK pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, agar KPU Majalengka mencetak dan mengumumkan DPTHP-2 sebagai bentuk transparansi data pemilih terhadap publik," ungkapnya.

Soal daftar pemilih ini, publik wajib tahu dan sebagai penyelenggara kita hanya ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Majalengka terlindungi hak pilihnya. 

"Apalagi dengan adanya instruksi bahwa KPU Kabupaten/Kota harus mencetak dan mengumumkan, tapi ternyata real di lapangan tidak dicetak dan diumumkan. Maka, ini menjadi persoalan yang perlu Bawaslu sikapi," tutupnya. (man).

Tags:

Berita Terkait

Related News