Rekrutmen PPPK Akan Dibuka, PP 49/2018 Jadi Payung Hukum ASN Profesional

KARAWANG-Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuat peta komposisi birokrasi bisa berubah drastis.

Pasalnya, terdapat peluang seorang politisi maupun profesional dalam peraturan tersebut dapat menjabat dalam jabatan struktural birokrasi yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan jabatan non struktural atau Jabatan Fungsional (JF).

"Dalam PP tentang PPPK, seorang politisi bisa menjabat JPT maupun JF," ujar Taopik Maolana, Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Karawang, kepada Portaljabar.net, Selasa (15/1/2019).

Menurut Taopik, termasuk kemungkinan profesional di bidangnya dapat masuk ke dalam birokrasi. Karena tujuan dibentuk PPPK oleh Pemerintah, untuk menampung masyarakat yang ahli di bidangnya ikut serta dalam membenahi birokrasi dari dalam.

Lebih lanjut, Ia menambahkan, mekanisme pengadaan PPPK sendiri adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Sementara, Pemerintah Daerah hanya berwenang mengajukan pengadaan pegawai.

Untuk Pemda Karawang sendiri, menurut Taopik, bakal mengajukan kuota pengadaan PPPK sebesar 10 ribu. Namun diprediksi, hanya dikabulkan 500 saja oleh Pemerintah Pusat.

Sampai saat ini, Pemda Karawang sendiri belum membuka lowongan PPPK hingga waktu yang belum ditentukan. (uya).

Tags:

Berita Terkait

Related News