Kejati Jabar Dinilai Lamban, LBH JMPH Karawang Bakal Kawal Kasus Dugaan Korupsi Uprating PDAM Tirta Tarum Hingga Tuntas

KARAWANG-Paska digeledahnya Kantor PDAM Tirta Tarum Karawang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) pada November 2018 silam terkait dugaan korupsi uprating, hingga kini kelanjutan kasus itu belum menemukan titik terang. Menyikapi itu, LBH Jaringan Masyarakat Peduli Hukum (JMPH) Karawang bakal mendorong kasus itu hingga tuntas.

"LBH JMPH Karawang sebagai bagian dari pilar penegakan hukum dan keadilan, harus berani mendorong Kajati Jabar mengawal kasus uprating hingga tuntas," kata Direktur LBH JMPH Karawang, Yono Kurniawan, kepada Portaljabar.net, Rabu (6/2/2019).

Menurut Yono, dalam hukum acara pidana, penggeledahan termasuk dalam upaya paksa. Tindakan penggeledahan artinya status proses hukum sudah pada tahap penyidikan, karena hanya ketika sudah pada fase penyidikan boleh dilakukannya upaya paksa.

Masih menurut Yono, KUHAP mengatur bahwa tahap penyidikan itu adalah setelah rangkaian penyelidikan, lalu dilakukan gelar perkara dan hasil gelar perkara ditemukannya tindak pidana, maka fase penyelidikan dinaikkan statusnya ke penyidikan.

"Itu artinya bilamana sudah tahap penyidikan sudah bisa dipastikan adanya tindak pidana, bila sudah dipastikan ada tindak pidana maka harus ada tersangka dari tidak pidana tersebut," ungkapnya.

Yono menjelaskan, kasus uprating PDAM Tirta Tarum Karawang yang ditangani oleh Kejati Jabar waktu yang lalu sudah dilakukan penggeledahan, artinya kasus tersebut sudah pada tahap penyidikan dan harus ada tersangkanya.

"Kajati Jabar harus dikawal agar konsisten sesuai mekanisme hukum acara pidana dalam proses penanganan uprating PDAM. Jangan sampai kasus berhenti di tengah jalan atau mengendap tanpa ada kepastian hukum," pungkasnya. (tif).

Tags:

Berita Terkait

Related News