"PNS Wajib Tahu" Berikut Daftar Larangan Yang Harus Dicermati Jelang Pilpres

PORTALJABAR.NET-Menghadapi Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden (Pilpres) dan Anggota Legislatif (Pileg) pada April 2019 mendatang, terdapat larangan-larangan yang harus diperhatikan dengan cermat oleh tiap-tiap Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Seperti yang dilansir setkab.go.id bahwa Bima Haria Wibisana selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dan tetap berkomitmen menempatkan peran dan fungsinya secara proporsional.

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Bima Haria menegaskan, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas. 

Asas netralitas yang harus diperhatikan bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan mendukung ataupun dengan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Mendukung yang dimaksud meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dengan menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, Whats App, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya.

Bima memerintahkan kepada seluruh PNS agar betul-betul mematuhi ketentuan masalah netralitas ini. Untuk itu, Bima meminta kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, agar mengawasi bawahannya dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (gadis)

Berikut secara rinci, Bima Haria menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara :

1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden;

2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

3. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang/uang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Tags:

Berita Terkait

Related News