GMNI Kota Banjar Kecam Tindakan Refresif Polisi Saat Demo Aliansi Cipayung Plus Di Balikpapan

BANJAR- Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjar Kecam Tindakan Refresif Oknum Polisi saat demonstrasi/ unjuk rasa Aliansi mahasiswa Cipayung Plus terkait dugaan korupsi RPU di Balikpapan, (11/02/2019).

Unjuk rasa atau demonstrasi  merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat terkait dengan penentang kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. 

Saling dorong antara aliansi mahasiswa Cipayung Plus dan aparat keamanan mewarnai aksi demonstrasi di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan terkait dugaan korupsi RPU Senin (11/2/2019).

Untuk diketahui, aksi yang digelar oleh Aliansi mahasiswa Cipayung Plus terdiri dari HMI, PMII, GMNI dan GMKI Balikpapan ini menyoroti kasus korupsi dan banjir di Balikpapan. 11 mahasiswa tumbang dan dilarikan ke Rumah Sakit. 4 orang HMI, 3 PMII, 2 GMNI dan 2 GMKI.

Menyoroti hal ini Solehan Ketua DPC GMNI Kota Banjar, Solehan, menyayangkan sikap POLRI menghadapi para pengunjuk rasa dengan menggunakan cara-cara represif merupakan sebuah tindakan yang sangat keliru.

Ketua DPC GMNI Kota Banjar

 

Solehan juga menuturkan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

"Sudah tertuang jelas kok dalam UU nomor 9 Tahun 1998 BAB II pasal 4 huruf b dan c bahwa tujuan demonstrasi itu mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat serta mewujudkan iklim yang konduksif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi," ucap Solehan saat diwawancarai Portal Jabar.net di kediamannya, Kamis, (14/02/2019).

Lebih dari itu Solehan memaparkan dalam pelaksanaannya, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) dapat menimbulkan kericuhan dan diperlukan adanya pengamanan.

Untuk itu, pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) UU 9/1998 yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggungjawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Terkait pelaksanaan demonstrasi sebagai perwujudan penyampaian pendapat di muka umum kemudian ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (“Perkapolri 9/2008”) sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara (dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib (lihat Pasal 2Perkapolri 9/2008).

Point penting dari hal ini menyelenggarakan pengamanan, sehingga dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum (Pasal 23 ayat [1] Perkapolri 9/2008);

Dan perlu diperhatikan bahwa pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya.

"Melihat kondisi di lapangan pada saat terjadi demonstrasi, memang kadangkala diperlukan adanya upaya paksa. Namun, ditentukan dalam Pasal 24 Perkapolri 9/2008 bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, misalnya tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul," ujar Solehan.

Di samping itu, ada peraturan lain yang terkait dengan pengamanan demonstrasi ini yaitu Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengendalian Massa (“Protap Dalmas”). Aturan yang lazim disebut Protap itutidak mengenal ada kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar aparat kepolisian melakukan tindakan represif. 

Dalam kondisi apapun, Protap justru menegaskan bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. 

Protap juga jelas-jelas melarang anggota satuan dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan hal rinci, seperti mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau memaki-maki pengunjuk rasa pun dilarang.

"Malam ini seluruh Ketua OKP Mahasiswa Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Kota Banjar akan  berembug terkait aksi solidaritas kita sebagai mahasiswa sebagai dukungan moral terhadap kawan kita yang menjadi korban di Balikpapan kemarin. Dan kawan- kawan mahasiswa yang ada di Ciamis besok sudah mulai turun aksi,"  tegas Solehan.

Memang harus diakui pada kenyataannya aturan yang tidak serta merta dipenuhi oleh massa atau kelompok pengunjuk rasa, ironisnya pihak pengamanan yang berwenang dalam hal ini tidak semuanya memberlakukan aturan tersebut. 

Sesuai amanat Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengendalian Massa Bahwa polri tidak boleh melakukan tindakan represif. Maka dari itu DPC GMNI Kota Banjar menuntut agar POLRI bersikap tegas dalam melaksanakan supremasi hukum dan segera  menindak tegas anggotanya yang melakukan tindakan Refrensif tersebut. (Yos)

Tags:

Berita Terkait

Related News