Lawan Pungli Perizinan, Developer Properti Syariah Gandeng MAPI Dan Satgas Saberpungli RI

Portal Donasi

BANDUNG-Menyikapi maraknya Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di Indonesia dan khususnya di wilayah Jawa Barat dalam persoalan perizinan, akhirnya membuat para pengusaha yang tergabung dalam Developer Property Syariah (DPS) Jawa Barat, mulai menyatakan sikap perlawanan. 

Hal itu diketahui dalam acara Forum Group Discussion (FGD) DPS dengan Satgas Saberpungli RI dan Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI), yang digelar di Isola Hotel UPI Bandung, beberapa waktu lalu.

Ketua DPW DPS Jawa Barat, Arief Sungkar, menyampaikan, bahwa persoalan pungli selama ini juga dirasakan oleh anggotanya. 

“Selama ini agar tidak terlibat pungli, kami menggunakan pihak ketiga untuk pengurusan izin properti perumahan. Namun ternyata, akhirnya kami salah juga,” kata Arief, dalam FGD tersebut.

Karena itu, lanjut Arief, Ia sengaja mengundang seluruh anggotanya untuk berdiskusi dengan Satgas Saberpungli RI dan MAPI, yang selama ini dinilai konsisten melakukan pengawasan dan pencegahan pungli perizinan.

“Kami berharap MAPI bisa menjadi jembatan dan mampu memberikan edukasi bagi anggota kami, terkait banyaknya pungli dalam perizinan. Terimakasih banyak juga kami sampaikan kepada Satgas Saberpungli RI, yang telah memberikan arah pencegahan pungli kepada anggota kami. Kami berharap, kedepannya seluruh anggota dan pengurus kami di seluruh Indonesia juga bisa bekerja sama dengan MAPI untuk pencegahan pungli,” tegas Arief.

Penegasan serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Pokja Pencegahan Saberpungli RI, Letkol CPM Endang Agustian, bahwa semua pihak dan para pengusaha harus ikut andil untuk pencegahan pungli perizinan dengan cara tidak terlibat sebagai pelaku pungli kepada oknum pejabat. 

Menurutnya, ini bukti bahwa Pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan pungli yang para pengusaha alami. Namun demikian, jangan pula para pengusaha menjadi pelaku pungli karena ingin cepat izinnya selesai. Ikuti aturan dan lengkapi persyaratan izinnya, saya yakin birokrasi di negara ini akan melayani dengan baik.

"Namun jika ternyata tidak juga, silahkan sampaikan kepada rekan-rekan MAPI. Saya yakin, mereka juga akan mampu mengadvokasi persoalan itu. Jika Satgas harus bertindak, kami juga pasti akan bertindak," tegas Endang.

Selain itu, masih kata Endang Agustian, selama ini MAPI yang terdiri dari berbagai bidang profesi didalamnya, sudah banyak membantu tugas Satgas Saberpungli.

“Di MAPI ini ada developer, advokat, notaris, pengusaha konstruksi dan bidang lainnya. Sehingga, mereka lengkap dalam menganalisa data dan selama ini kami merasa terbantu dengan keberadaannya,” ulasnya.

Sementara itu, Ketua Umum MAPI, Budi Suryo Santoso, menyampaikan, bahwa MAPI akan terus konsisten menggandeng semua pihak termasuk DPS, karena persoalan pembersihan pungli merupakan gerakan untuk membangun Indonesia masa depan. 

“Mari kita warisi anak cucu kita kedepan dengan iklim usaha yang bersih dari pungli. Karena pungli, ternyata membuat rusak kita semua contohnya jika perizinan terlalu mahal akibat pungli pasti kita akan menurunkan kualitas bangunan. Begitupun dalam hal lainnya, tentu akan merugikan pihak lain," terangnya.

Untuk itu, MAPI mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan lakukan gerakan Indonesia bersih dari Pungli. (uya).

Tags:

Berita Terkait

Related News