Mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi Terancam 2 Tahun Penjara

KARAWANG - Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi dikecam puluhan wartawan. Pria yang juga Ketua DPD I Golkar Jawa Barat itu dianggap melecehkan karena mengusir para kuli tinta yang hendak melakukan sebuah peliputan acara yang dihadiri Dedi di salah satu hotel, pada Rabu (20/02/2019).

Informasi yang berhasil dihimpun Portal Jabar, insiden pengusiran terjadi saat puluhan Wartawan media online di Kabupaten Purwakarta akan meliput kegiatan Badan Pemerdayaan Masyarakat Desa (BPMD) terkait pembahasan pengelelolaan keuangan desa yang di hadiri oleh kepala BPMD, Camat dan Kades Se Kabupaten Purwakarta.

Namun dengan nada emosi, Dedi justru mengusir para wartawan dengan alasan acara tersebut merupakan internal. Padahal Dedi sendiri kapasistasnya hanya sebagai undangan.

"Ini acara internal, kalian dilarang meliput,” bentak Dedi Mulyadi, kepada salah satu wartawan media online newspurwakarta.com, bernama Irfan.

"Saya tidak undang anda. Saya tidak kenal anda. Saya tidak butuh wartawan. Ini rapat internal,” ujar Irfan menirukan ucapan Dedi.

Menanggapi masalah ini, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Jodhi Yudono menilai, telah menghalang-halangi tugas wartawan yang bekerja dilindungi undang-undang.

"Jika itu menyangkut kebijakan publik, maka wartawan sebagai wakil publik berhak mengetahuinya. Tindakan Dedi bisa masuk kategori menghalang-halangi tugas wartawan seperti diatur pada UU Pers 40," ucap Jodhi.

Ketua Pengurus Daerah IWO Kabupaten Purwakarta, Dadang Aripudin juga sangat menyayangkan dengan sikap arogan mantan Bupati Purwakarta itu.

"Kapasitas Dedi Mulyadi apa dalam kegiatan itu? kenapa tidak boleh diliput? ujar Dadang.

Padahal kata Dadang, Dedi sudah bukan lagi sebagai Bupati Purwakarta. Terlebih ini adalah tahun politik dan Dedi tercatat sebagai Caleg DPR dari Partai Golkar.

Dedi kata Dadang melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Ancaman hukuman bagi pelakunya adalah hukuman penjara maksimal dua tahun atau denda sebesar Rp 500 juta," kata Dadang.

"Jadi wajar kalau publik ingin tahu. Kalau memang tidak ada apa-apa kenapa tidak boleh diliput? Ini kan jadi menimbulkan kecurigaan," ungkapnya.

Sementara itu Dedi Mulyadi enggan menanggapi saat dikonfirmasi terkait masalah ini saat dihubungi via seluler. (ega)

Tags:

Berita Terkait

Related News