Camat Enggan Berkomentar Terkait Dugaan Pungli E-KTP, Ini Kata Ketua MOI Kabupaten Bekasi

BEKASI-Hingga saat ini, masalah pungutan liar (pungli) yang memungut dari layanan kepengurusan administrasi kependudukan atau dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP masih merajalela.

Seperti halnya atas pemberitaan media online Bratapos.com terkait dugaan adanya pungutan pembuatan e-KTP di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Atas dugaan tersebut, Portaljabar.net mencoba menelusuri secara langsung dengan menemui Camat Pebayuran untuk mengkonfirmasi hal tersebut.

Menurut Camat Pebayuran, Nabrih Binin Saen, saat di tanya perihal adanya dugaan pungli e-KTP, namun dirinya menjawab singkat bahwa tidak ada hal yang seperti itu dan enggan berkomentar lebih jauh.

"Nggak ada, nggak ada," kata Camat Pebayuran, sambil bergegas pergi menaiki mobilnya seusai rapat rutin Minggon di Aula Kantor Kecamatan Pebayuran, Rabu (27/2/2019).

Sementara dalam menyikapi hal tersebut, Doni Ardon, Ketua Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Bekasi saat diminta menanggapi dugaan pungli e-KTP yang ada di Kecamatan Pebayuran.

"Pungutan liar merupakan masalah administrasi yang biasanya dilakukan oleh pejabat publik atau penyelenggara pelayanan publik. Masyarakat dapat melakukan pengaduan ke Ombudsman atau laporkan ke Tim Gabungan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Tim dari UKP4 sudah membuat mekanisme penanganan pengaduan," papar Doni Ardon, saat dihubungi via Whats App.

Doni menambahkan, dalam hal seperti ini masyarakat bisa berperan serta dalam pemberantasan pungli.

"Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau merasa kesulitan, kita MOI siap memfasilitasi," tutupnya. (wnd).

Tags:

Berita Terkait

Related News