Waspada Potensi Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara

CIREBON - Ketegangan India dan Pakistan meningkat tajam sejak serangan bunuh diri oleh kelompok separatis yang menewaskan setidaknya 40 anggota personel militer di kawasan kekuasaan India di Jammu, Kashmir pada pertengahan Februari lalu.

Dave AF Laksono Anggota DPR RI Komisi 1 Dari Fraksi Partai Golkar yang juga menjabat sebagai wakil ketua BKSAP (Badan Kerjasama 4ntar Parlemen) DPR RI, mengatakan, riwayat panjang konflik India-Pakistan laksana api dalam sekam yang menyala selama berpuluh tahun, menjadikan upaya penanganan konflik senantiasa menemui jalan terjal dan berliku.

Meski komunitas Internasional terus melakukan upaya diplomatik untuk menengahi konflik, ancaman terjadinya perang terbuka dua kekuatan nuklir Asia Selatan ini masih jauh dari selesai.

"Potensi ancaman keamanan dari wilayah Timur tersebut perlu diwaspadai oleh negara-negara di Asia Tenggara agar tidak semakin meluas. Insiden serangan bom bunuh diri yang terjadi pada akhir Januari lalu di gereja katedral pulau Jolo, Filipina yang menewaskan 23 orang dan mencederai 100 lainnya menjadi sinyal kuat bahwa ancaman keamanan di kawasan Asia Tenggara semakin mengkhawatirkan," kata Dave AF Laksono kepada Portaljabar.net. Minggu, (10/3/2019).

Apalagi, kata Kang Dave, sapaan akrabnya, aksi teror bom bunuh diri yang terjadi di Filiphina tersebut menjadi yang terbesar sejak setahun terakhir, dengan modus operandi yang mirip dengan teror bom Surabaya yang pernah terjadi pada pertengahan tahun lalu.

"Adanya pergeseran ancaman terorisme dari wilayah Timur ke kawasan Asia Tenggara ini terjadi sebagai akibat semakin terdesaknya gerakan ISIS di wilayah Suriah dan Irak. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, ISIS telah mendeklarasikan jaringan sayap lokal dari Asia Tenggara. Fakta ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara menjadi kawasan yang sangat rentan terhadap kelompok-kelompok radikal," ujarnya.

"Asia Tenggara juga telah lama dikenal sebagai basis gerakan teroris maupun kelompok militan Islam radikal seperti Jamaah Islamiyah (JI) dan Al-Qaeda," tambahnya.

Menurut Dave, upaya memerangi terorisme di kawasan meningkatnya potensi ancaman ISIS di kawasan Asia Tenggara sebagai bagian dari fenomena terorisme global harus direspon dengan penguatan kerja sama keamanan antarnegara di kawasan Asia Tenggara dalam meredam penetrasi ancaman tersebut.

Indonesia belum lama ini telah menggagas konsep ‘Our Eyes’ yang menekankan kerja sama dalam pertukaran informasi strategis terkait jaringan kelompok teroris antarnegara ASEAN.

"Konsep ini merupakan bentuk ekstensi dari kegiatan ‘Trilateral Maritime Patrol Indomalphi’ yang dilakukan Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menjaga stabilitas kawasan dari ancaman perampokan, penculikan, terorisme, dan kejahatan lintas negara lain di kawasan maritim," jelasnya.

Pada level domestik, lanjut Kang Dave pengesahan RUU Terorisme menjadi produk hukum terbaru yang memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi isu ancaman keamanan nasional. RUU Terorisme yang disahkan oleh DPR pada Mei 2018 lalu menjadi payung hukum yang menguatkan penanggulangan terorisme, tidak hanya dalam tataran penindakan saja, namun juga pencegahan serta pemulihan. Penguatan aspek pencegahan terlihat dari adanya pasal yang mengizinkan penegak hukum menindak persiapan aksi terorisme.

"Penanganan terorisme dan radikalisme oleh pemerintah Indonesia saat ini pun telah membuahkan hasil. Di sela-sela Sidang Umum Interpol di Uni Emirat Arab akhir tahun 2018 lalu, Polri di bawah kepemimpinan Tito Karnavian dinilai telah sukses menangani isu terorisme, tidak hanya dalam negeri namun juga pada skala global terkait kejahatan transnasional," pungkas Kang Dave. (Jhn)

Tags:

Berita Terkait

Related News