Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan Masih Terjadi Di Jabar

BANDUNG - Front Perjuangan Rakyat (FPR) Jabar menggelar aksi dalam rangka memperingati Hari Perempuan International (HPI) yang jatuh 8 Maret 2019 kemarin

Aksi dilaksanakan di lapangan skip,Tanah sampalan, Pangalengan.

Front Perjuangan Rakyat (FPR) Jabar yang tergabung dari beberapa organisasi massa seperi Seruni, FMN, AGRA menganggap secara politik kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi. Realitanya masih ditemui berbagai kasus kekerasan dan diskriminasi menimpa kaum perempuan.

Seperti contoh kasus Buruh tani yang berada di sektor Pangalengan dimana para buruh perempuan yang terkapitalisasi dan perampasan lahan akan hak tanah mereka.

Namun perjuangan tani tersebut hingga saat ini belum benar-benar berhasil, karena pemerintah provinsi sebagai wujud nyata dari Kapitalis di Jawa Barat telah menghidupkan kembali PDAP dengan wujud baru PT AGRO Jabar melalui PERDA NO. 15 tahun 2012 tentang Perubahan PDAP menjadi PT AGRO Jabar dan PERDA NO. 18 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada PT AGRO Jabar.

Kedua Peraturan Daerah tersebut merupakan payung politik yang memberi nyawa pada tuan tanah PT AGRO Jabar. Tidak cukup dengan Peraturan Daerah (Perda), pemerintah provinsi juga semakin menguatkan keputusan politiknya melalui PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NOMOR 539/KEP. 344-INVES & BUMD/2015 tentang pengalihan aset tidak lancar pada PDAP Kepada PT AGRO Jabar.

Dalam hal ini, pemerintah provinsi seperti sudah menyatakan keseriusannya untuk menghidupkan kembali PT AGRO Jabar untuk merampas kembali tanah yang tengah digarap oleh kaum tani di Pangalengan. Mengerahkan semua kekuatan untuk melancarkan tujuannya memonopoli tanah kembali.

Yati selaku Pengurus Serikat Perempuan Indonesia (Seruni) anak cabang Pangalengan mengatakan.

"Padahal sebetulnya tanah negara ini punya HPL (hak pengelolaan), HPL itu otomatis hak pemberian atas nama pemerintah. Kami sudah menyerahkan prosedur bahkan kita wajib menggarapnya," ungkapnya.

Dalam hal ini untuk memperjuangkan tani miskin yang tidak mempunyai tanah.

Selain dari skema perampasan lahan, mereka pun sering terjadi perlakuan kriminalisasi oleh aparatur keamanan yang semakin mempersulit mereka akan hak atas lahan yang mereka pertahankan hingga penangkapan Sutarman seorang Pemimpin Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) anak cabang Pangalengan.

Melalui latar belakang diatas, mereka menyampaikan 7 sikap dan tuntutan diantaranya :

1. Lawan semua rencana PT AGRO Jabar dan kaki tangannya yang akan merampas dan memonopoli tanah Sampalan!

2. Pertahankan dan perluas hak atas tanah bagi perempuan tani miskin!

3.Tolak segala bentuk diskriminasi upah yang merugikan kaum perempuan tani!

4. Bebaskan Sutarman, tanpa syarat!

5.Hentikan semua bentuk kriminalisasi terhadap petani penggarap Sampalan!

6. Berikan tanah Sampalan untuk rakyat!

7.Laksanakan Land Reform Sejati dan Industri nasional!

Peringatan Hari Perempuan Internasional (HPI) menjadi momentum bagi Front Perjuangan Rakyat (FPR) Jabar menyuarakan keadilan bagi kaum perempuan. HPI diperingati untuk membuktikan bahwa perempuan menjadi diri bagian dari perjuangan rakyat yang gigih dan pantang menyerah. (Mfs)
 

Tags:

Berita Terkait

Related News