Membaca Tafsir Ulang Supersemar, Surat Sakti Berdirinya Orde Baru

PORTALJABAR.NET-Sebelum berbicara jauh tentang Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), tentunya ada baiknya didedah dahulu apa itu tafsir. Tafsir menurut bahasa adalah penjelasan atau keterangan. Dengan demikian, tafsir ulang Supersemar berarti penulis ingin memberikan penjelasan (sesuai kapasitasnya) sisi lain daripada yang selama ini diterimanya ketika masih duduk di bangku sekolah.

Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini konon berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Secarik surat perintah itulah yang mengubah peta politik di Indonesia secara drastis, menggulingkan kekuasaan Orde Lama dengan mendirikan Orde Baru.

Supersemar berisi perintah Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan keamanan umum. Perintah kedua adalah meminta Soeharto untuk melindungi presiden, semua anggota keluarga, hasil karya dan ajarannya. Namun, Soeharto tidak melaksanakan perintah tersebut dan mengambil tindakan sendiri di luar perintah Presiden Soekarno.

Langkah pertama yang dilakukan Soeharto begitu menerima surat tersebut adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan Surat Keputusan Presiden No. 1/3/1966 yang ditandatanganinya pukul 04.00 Sabtu, 12 Maret 1966. Surat itu dibuat mengatasnamakan presiden dengan modal mandat Supersemar yang ditafsir Soeharto sendiri.

Adik Soeharto, Probosutedjo, mengungkapkan, sebenarnya tidak ada kalimat yang menyebutkan untuk membubarkan PKI di dalam Supersemar. 

“Tetapi Mas Harto memiliki keyakinan bahwa pemulihan keamanan hanya akan terjadi jika PKI dibubarkan,” katanya seperti dilansir historia.id  dalam memoar Saya dan Mas Harto.

Langkah kedua, Soeharto kembali mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang dianggap terkait PKI dan terlibat Gerakan 30 September 1965. Sebagai pengganti, Soeharto mengangkat lima menteri koordinator ad interim (Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Roeslan Abdulgani, KH Idham Chalid, dan J. Leimena) dan beberapa orang menteri ad interim sampai terbentuknya kabinet baru.

Kekuatan anti-PKI mendorong Soeharto segera mengadakan Sidang MPRS untuk mengeluarkan ketetapan yang mengkukuhkan Supersemar. Pada 20 Juni-6 Juli 1966, MPRS mengadakan Sidang Umum. Pidato pertanggungjawaban Sukarno yang berjudul Nawaksara, ditolak MPRS. Pada saat yang sama, MPRS menetapkan TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tetang Supersemar.

Presiden Soekarno sempat mengecam aksi Soeharto gunakan Supersemar di luar kewenangan yang dia berikan. Dalam pidatonya yang berjudul “Jangan Sekali-Sekali Meninggalkan Sejarah” (Jasmerah), 17 Agustus 1966, Soekarno menegaskan bahwa Supersemar bukanlah “transfer of sovereignity” dan bukan pula “transfer of authority”. Sama sekali bukan pengalihan kekuasaan.

Menurut sejarawan Baskara T. Wardaya dalam bukunya "Membongkar Supersemar", penetapan Supersemar sebagai ketetapan MPRS telah mengikis habis kekuasaan Soekarno sekaligus menghilangkan kemampuannya untuk mencegah tindakan politis yang dilakukan Soeharto atas nama surat tersebut. 

“Dia pun tak akan dapat mencabut surat perintah itu,” tulis Baskara yang dilansir historia.id dalam Membongkar Supersemar.

Kesimpulannya, Supersemar merupakan kemenangan hukum dan politik Soeharto, walaupun belum sepenuhnya karena secara konstitusional Soekarno masih presiden dan masih berkuasa. Soeharto baru berkuasa penuh ketika dilantik sebagai penjabat presiden pada 12 Maret 1967. Berkuasanya Soeharto menandakan berdirinya kekuasaan Orde Baru dan tamatnya Orde Lama. 

Penulis : Latifudin Manaf (Redaktur Pelaksana Portaljabar.net).

Tags:

Berita Terkait

Related News