Urgen, DPRD Karawang Kebut Rampungkan Raperda Penanggulangan Bencana

KARAWANG-Lebih tanggap terhadap bencana di Karawang, DPRD Kabupaten Karawang kebut membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Raperda saat ini tengah digodog oleh Panitia Khusus (Pansus) untuk mendapatkan masukan-masukan dari OPD terkait agar hasilnya sempurna.

Ketua Pansus Raperda, Elivia Krissiana, menjelaskan, cantolan hukum yang ada terkait penanggulangun bencana di Kabupaten Karawang belum ada, sehingga pada orientasinya ketika terjadi bencana penyelesaiannya tidak maksimal. 

"Cantolan hukum untuk mensinergikan terkait anggaran, SDM dalam hal ini adalah semua OPD harus sinergi perlu dibuat sebuah payung hukum terkait penanggulangan bencana," ujarnya saat diwawancarai usai rapat Pansus di Aula Gedung DPRD Kabupaten Karawang, Selasa (12/3/19) kemarin.

Elievia juga menginginkan keterlibatan relawan-relawan tanggap bencana selama ini yang dianggap belum diakomodir maksimal, sangat perlu diperhatikan dan dimasukan kedalam Perda.

"Sangat banyak para relawan tanggap bencana, keberadaan dan peran mereka perlu diakomodir diperhatikan dan difasilitasi dan hal itu harus mempunyai payung hukum yang jelas, sehingga perlu dimasukan kedalam perda itu," kata Politikus PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, subtansial dibuatnya perda itu lantaran menganggap penanganan bencana di Karawang belum maksimal dilakukan, walaupun pemerintah melakukan penanganan namun tidak sampai 100 persen.

"Sebelumnya kan jika ada bencana di Karawang pada saat pasca bencana peran pemerintah hanya sebatas melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang terkena dampak, tidak kemudian sampai diganti dari material yang terkena dampak itu, nah jika ada payung hukum ini selain pemerintah dapat seratus persen menangani bemcana, diharapkan juga mampu mendeteksi sebelum terjadi bencana, agar dapat meminimalkan dampak yang terjadi akibat bencana yang ditimbulkan," jelasnya.

Ia menambahkan, target selesai pembuatan perda ini sendiri bisa selesai pertengahan bulan ini agar secepatnya dapat diparipurnakan.

"Insyaallah sekitar tanggal 18 atau 19 bulan sekarang (Maret-red) masukan-masukan dari OPD sudah selesai, agar secepatnya Perda ini bisa diparipurnakan," pungkasnya. (tif).

Tags:

Berita Terkait

Related News