Tertinggal Dari Daerah Lain, DPRD Karawang Kebut Godok Raperda LPPL

KARAWANG-Tak ingin tertinggal jauh dengan daerah lainnya yang sudah memiliki payung hukum Studio Radio Daerah (Sturada), DPRD Karawang bersama Pemkab Karawang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Rabu (13/3/2019) kemarin.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda LPPL, Ahmad Fajar, mengatakan, latar belakang dibentuknya Raperda itu lantaran setiap pemerintah daerah diwajibkan memiliki Sturada untuk sarana menyampaikan informasi pembangunan kepada publik atau masyarakat.

"Selain belum terbentuknya payung hukum daerah, Karawang merupakan daerah yang tertingal dari daerah lain karena belum miliki Sturada, maka DPRD Karawang melalui Pansus ini membuat dasar hukumnya," kata Fajar.

Menurut Fajar, tahapan pembuatan Raperda ini sudah sampai pada proses melakukan konsultasi kepada daerah yang dianggap mempunyai kualifikasi baik soal Sturada. Untuk itu pihaknya  melakukan studi banding ke Pekalongan karena di sana keberadaan Sturadanya terbaik di wilayah Jawa Tengah.

"Hal-hal yang dimasukan ke dalam Perda ini menyangkut aturan dasar, legalitas, penamaan, pembiayaan, serta manajerial sebagai pelaksananya," beber Politikus PDI Perjuangan ini..

Fajar mengatakan, pihaknya menargetkan merampungkan Raperda itu pada 19 Maret tahun ini. Setelah selesai, Pansus menyampaikan hasilnya kepada Biro Hukum Provinsi Jawa Barat untuk diregister. SOP proses pemberian nomor register itu sendiri secara aturan memakan waktu 14 hari setelah diserahkannya dari Pansus.

"Kami berharap secepatnya Raperda ini segera rampung kemudian diparipurnakan, dibuat perbupnya dan diperkuat politik anggaran agar pembangunannya cepat terealisasi," tutupnya (tif).

Tags:

Berita Terkait

Related News