Program PTSL, Kades Bantarjaya Merasa 'Dikambinghitamkan' BPN

BEKASI- Pemerintah melalui kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dan kini, di Desa Bantarjaya, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai melaksanakan program tersebut. Namun dengan adanya program tersebut pihak pemerintah Desa Bantarjaya merasa dilema dan merasa dibebankan.

"Menurut kami program PTSL ini sangat dilema, apalagi sudah ada di salah satu desa atau kelurahan di Kecamatan Pebayuran sudah sampai ada yang diperiksa oleh pihak kepolisian karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPN," kata Abu Jihad Ubaidillah kades Bantarjaya, usai rapat minggon di kantor desa Kamis (14/3/2019)

Menurutnya, khususnya di Desa Bantarjaya sendiri program PTSL dari pihak BPN menggelontorkan target sebanyak 3500 bidang yang sudah berjalan 500-700 bidang dan untuk yang sudah lengkap persyaratannya sebanyak 400. 

"Dari  BPN menggelontorkan target sebanyak 3500 bidang dan yang sudah berjalan baru 500-700 bidang dan untuk yang sudah lengkap persyaratannya sebanyak 400," tambah Abuy.

Program PTSL ini memang sudah dijelaskan oleh pihak BPN, menurutnya ini mudah tapi pada kenyataannya tidak semudah itu.

"BPN sudah menjelaskan bahwa mudahnya untuk melakukan permohonan PTSL ini, akan tetapi  menurut kita bukan hal yang mudah justru kita agak sedikit merasa di kambing hitamkan dengan  program ini, karena seperti salahsatu desa yang ada di Kecamatan Pebayuran sampai di periksa karena adanya pungutan liar (pungli) menurut si pelapor," tambahnya.

Abuy berharap untuk pemberi program dengan BPN bisa lebih konsisten dalam memberi  pemahaman dan penjelasan apa arti PTSL dan sistemnya seperti apa.

"Saya berharap kepada pihak pemberi program dan BPN bisa lebih konsisten untuk memberikan pemahaman dan penjelasan apa arti PTSL dan seperti apa sistemnya, jangan bilang gampang tapi pada kenyataannya program ini kita masih menempuh beberapa persyaratan yang harus di lengkapi. Karena contoh  di tahun 2018, ada 50 ribu pemohon namun yang jadi hanya 20 ribu dimana di sebut mudahnya dan artinya itu kurang dari nilai pemohon," pungkasnya. (wnd)

Tags:

Berita Terkait

Related News