OJK Hentikan Paksa 168 Aplikasi Pinjaman Uang Online Ilegal

CIREBON - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menghentikan kegiatan operasional aplikasi pinjaman berbasis online. Ada sebanyak 168 entitas ilegal yang ditindak petugas.

Transaksi keuangan dari perangkat ke perangkat (Aplikasi) atau peer to peer lending, semuanya tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya, OJK telah melakukan penelusuran dan pemeriksaan pada website dan aplikasi Google Play Store. Sampai saat ini, jumlah entitas yang diduga melakukan kegiatan finansial online sebanyak 803 entitas yaitu, 404 entitas pada periode tahun 2018 dan 399 entitas pada bulan Januari hingga Maret 2019.

Kepala OJK Cirebon M. Lutfi dalam siaran persnya mengatakan, ratusan entitas itu berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat yang mengaksesnya. Terlebih, layanan keuangan tersebut tidak berizin dan melanggar peraturan perundang undangan serta maraknya modus penipuan.

“Entitas yang melanggar ketentuan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer-To-Peer Lending) yang berpotensi merugikan masyarakat,” kata M Lutfi Kamis (14/3/2019).

Sementara itu, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengungkapkan, pihaknya juga telah menonaktifkan sebanyak 47 entitas yang diduga investasi ilegal.

“Para pelaku memanfaatkan kekurangpahaman sebagian anggota masyarakat terhadap investasi dengan menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang tidak wajar dari bunga pinjaman berbasis online,” ungkapnya.

Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat, selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima.

“Kegiatan dan produk yang ditawarkan tidak berizin karena niat pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya, secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal. Untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang diderita, masyarakat pun memiliki peran penting dalam tindakan penanggulangannya.

“Peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tersebut dan segera melaporkan apabila terdapat penawaran investasi yang tidak masuk akal,” pungkasnya. (Jhn)

Tags:

Berita Terkait

Related News