Dinsos Karawang : Mangkraknya Jatah BPNT 11 Bulan Jadi Tanggungjawab Bank BNI

KARAWANG-KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atas nama Karwati warga Desa Dayeuhluhur, Kecamatan Tempuran, yang kebagian apes karena kartu BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dinyatakan invalid atau berkode 06 hingga 11 bulan lamanya adalah tanggungjawab mutlak Bank BNI selaku pihak yang mengeluarkan kartu BPNT.

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Karawang, Danilaga, bahwa kasus kartu BPNT invalid seperti yang terjadi di Desa Dayeuhluhur tersebut merupakan tugas Bank BNI untuk menyelesaikannya. 

“Itu tugas orang Bank BNI, karena hanya mereka yang mampu membereskan (kartu invalid). Tugas kita cuma melaporkan saja ke pihak Bank BNI ,” ujar Danilaga, kepada Portaljabar, saat ditemui di Polres Karawang, Selasa (19/3/2019).

Lanjut Danilaga, kasus kartu invalid tersebut bukan merupakan kesalahan dari KPM, akan tetapi kesalahan mutlak pihak Bank BNI.  

“Kasus kartu BPNT 06/invalid itu bukan kesalahan KPM itu salah pihak Bank,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, temuan kartu BPNT invalid di Desa Dayeuhluhur atas nama Karwati ini sempat membuat kebakaran jenggot pemerintah Desa Dayeuhluhur yang cuek dan mendiamkan permasalahan ini selama 11 bulan lamanya. Jika dihitung, jatah beras BPNT yang belum diterima Karwati hingga saat ini mencapai 110 kilogram beras kualitas premium. (uya).

Tags:

Berita Terkait

Related News