KPK Akan Telusuri Sumber Harta Kekayaan Calon Sekda Karawang

KARAWANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya merespon laporan LSM Kompak Reformasi, terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 8 calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Surat laporan Sekjen Kompak Reformasi dengan Nomor :15/LP-LSMKR/III/2019 Tanggal 08 Maret 2019, mendapapat respon dan tanggapan positif dari Dit Pengaduan Masyarakat KPK, Prima Agung Sahputra di Jakarta. Tanggapan itu dikirim melalui e-mail KPK yang ditujukan langsung ke Sekjen LSM Kompak Reformasi, Pancajihadi Al-Panji.

Mewakili KPK, Agung Prima Sahputra, mengucapkan terima kasih atas laporan Pancajihadi Alpanji. 

Disisi lain, KPK mengapresiasi peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi terkait LHKPN Ke-8 Calon Sekda Karawang.

"KPK akan menindaklanjuti  laporan dari masyarakat," tulis Agung Prima Sahputra.

Selain itu, pihak KPK akan menghubungi LSM Kompak Reformasi kembali untuk bantuan informasi terkait laporan LHKPN ke 8 calon sekda tersebut.

Sementara itu, Sekjen Kompak Reformasi, Pancajihadi Alpanji atau yang akrab disapa Panji mengatakan, surat laporan LHKPN Ke-8 Calon Sekda Karawang yang ia layangkan ke KPK pekan kemarin, meminta KPK agar menindaklanjuti laporan tersebut. Pihaknya meminta KPK memverifikasi dan menyelidiki tentang asal-usul harta kekayaan yang dilaporkan.

"Apa betul harta kekayaan Kedelapan Calon Sekda tersebut berasal dengan cara halal atau diperoleh dengan cara tidak sah. Apakah LHKPN yang mereka laporkan ke KPK itu memang benar-benar sesuai dengan kenyataan, atau masih banyak harta yang disamarkan (disembunyikan). Kami meminta bantuan agar pihak KPK mengumpulkan data-data dan informasi yang terkait LHKPN tersebut " ujar Panji.

Dia menyambut gembira adanya respon cepat dari Komisi Pemberantasan Korupsi. "Mudah-mudahan pihak KPK segera menelusuri harta kekayaan kedelapan Calon Sekda Karawang," tandasnya. (ega)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News